Malang – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bakal menyasar orang-orang yang beken di media sosial alias selebritis medsos seperti selebgram. Hal itu karena mendapat penghasilan dari iklan produk di akun medsos mereka. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak,… Read More ›
update tax amnesty
Selebgram Kena Pajak, DJP: Ini Barang Baru
Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bakal menyasar orang-orang yang beken di media sosial alias ‘selebritis’ medsos seperti selebgram. Ini adalah barang baru untuk dikenakan pajak. “Untuk konteks seperti itu, kan berkembang terus dan ini memang barang baru… Read More ›
Begini Cara DJP Pajaki Selebgram
Jakarta – Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas masyarakat di media sosial (medsos) semakin tinggi. Banyak orang yang mendadak terkenal dari aktivitas tersebut, sehingga perusahaan tertarik menggunakan akun mereka di medsos untuk promosi. Orang-orang ini biasanya disebut sebagai selebritis medsos, misalnya… Read More ›
Selebgram Hingga Youtubers Dapat Penghasilan, DJP: Itu Kena Pajak
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bakal menyasar orang-orang yang beken di media sosial alias selebritis medsos seperti selebgram. Hal itu karena mendapat penghasilan dari iklan produk di akun medsos mereka. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga… Read More ›
Pajak Incar Selebgram, Ini Kata Ridwan Kamil
Jakarta – Para selebriti di media sosial seperti Selebgram bakal dikenai pajak dari penghasilan atas kegiatan promosi produk di media sosial. Menurut Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, pengenaan pajak ini merupakan hal yang wajar. “Saya setuju,” kata dia di sela… Read More ›
Selebgram dan Buzzer Bakal Dikenai Pajak Penghasilan
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan masyarakat yang memanfaatkan media sosial untuk meraup keuntungan dikategorikan sebagai wajib pajak. “Kalau ada keuntungan, ya, kena pajak penghasilan,” katanya di kompleks DPR, Jakarta, Rabu malam, 12 Oktober 2016. Pernyataan Ken itu menjawab pertanyaan… Read More ›
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 /PMK.08/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150/PMK.08/2016TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/206 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK… Read More ›
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151/PMK.08/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151/PMK.08/2016TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN… Read More ›
S-671/PJ.03/2016 tgl 16 September 2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO 40-42 JAKARTA 12190, KOTAK POS 124 TELEPON (021) 5250208, 5251609, 5262880; FAKSIMILE (021) 5732062; HOME PAGE http://www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200; EMAIL pengaduan@pajak.go.id Nomor : … Read More ›
Kredit bank asing tumbuh minus
JAKARTA. Seluruh perbankan merasakan sulitnya menyalurkan kredit, tak terkecuali bank asing. Bahkan, beberapa bank asing membukukan pertumbuhan kredit minus, hingga Agustus 2016 lalu. Data yang dirangkum KONTAN memperlihatkan, Hongkong Shanghai Banking Corporation (HSBC) Indonesia termasuk salah satu bank asing yang… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 