Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta saran dari pengusaha terkait rencana penggabungan fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tujuannya, agar rencana identitas tunggal terkait pembayaran pajak bisa segera diimplementasikan…. Read More ›
UU ciptaker
Bukan Buat Konglomerat, Ini Alasan Relaksasi Sanksi Pajak di UU Ciptaker
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa skema baru dalam pengenaan sanksi yang diatur dalam UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah menurut Suryo berpandangan bahwa relaksasi sanksi ini dilakukan karena sanksi pajak selama ini menjadi… Read More ›
Aturan Turunan Dikebut, Relaksasi Pajak di UU Ciptaker Efektif Berlaku Awal 2021
Pelaksanaan kebijakan perpajakan yang masuk di dalam Undang-Undang (UU) No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) ditargetkan efektif mulai tahun depan. Pemerintah kini tengah merampungkan aturanan turunan UU Ciptaker yang terdiri atas 2 Peraturan Pemerintah (PP) dan review atau peninjauan ulang terhadap… Read More ›
Aturan Pajak Turunan UU Ciptaker Dikebut, Ini PMK yang Siap Rilis
Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang salah satunya mencakup substansi terkait reformasi perpajakan. Namun untuk mengoptimalkan UU Ciptaker, pemerintah perlu membuat puluhan aturan turunan setingkat peraturan menteri dan satu peraturan pemerintah (PP) terkait perpajakan. Otoritas pajak… Read More ›
Indef: Omnibus Law Obral Keringanan bagi Pengemplang Pajak
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai kluster perpajakan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) hanya mengobral kemudahan bagi pengemplang pajak. Pasalnya, kemudahan diberikan ketika tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Ia menuturkan pada 2018 tingkat… Read More ›
Indef Sebut Omnibus Law Bisa Gerus Pendapatan Daerah
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama menilai kluster perpajakan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) berpotensi menggerus pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, kebijakan perpajakan dan retribusi daerah (PDRD) dapat diintervensi jika tak sejalan… Read More ›
Ramai Seruan Setop Bayar Pajak Gegara UU Cipta Kerja Disahkan
Seruan tolak bayar pajak kembali mencuat ke publik. Kali ini disampaikan oleh akademisi dan masyarakat sipil yang beredar di berbagai media. Penolakan bayar pajak ini dilakukan karena Dalam UU Ciptaker tersebut, pemerintah memberikan keringanan administrasi bagi wajib pajak yang tidak… Read More ›
Menguak Aturan Pajak di UU Cipta Kerja
Hiruk pikuk mewarnai dunia offline dan dunia online atas respon Undang-Undang Cipta Kerja. Ada pro dan kontra terhadap UU Cipta Kerja, demonstrasi dimana-mana baik buruh, dan mahasiswa yang tidak setuju dengan UU Cipta Kerja. Marwah UU Cipta Kerja memang bertujuan mulia, untuk membuka lapangan… Read More ›
UU Ciptaker Bebaskan Pajak Lembaga Keagamaan & WNI di Luar Negeri
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan sejumlah perubahan baru dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja. Di dalamnya, ada sederet UU Perpajakan yang sedianya masuk dalam Omnibus Law khusus perpajakan tapi kemudian dimasukkan dalam paket Omnibus Law UU Cipta Kerja meski sebagiannya… Read More ›
Galau Pemerintah Pusat Intervensi Pajak Daerah dalam UU Cipta Kerja
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kembali menyelipkan ketentuan terkait kewenangan pemerintah dalam pengaturan pajak dan retribusi daerah dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah dalam rangka kebijakan fiskal nasional untuk… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 