Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan atas transaksi kepabeanan, mulai tanggal 1 Agustus 2021, pengajuan dokumen rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) dan manifes kedatangan sarana pengangkut (Inward Manifest) oleh pengangkut wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima (consignee). Kemudian dalam… Read More ›
WNI
DJP Minta Saran Pengusaha soal Rencana NPWP Gabung NIK KTP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta saran dari pengusaha terkait rencana penggabungan fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tujuannya, agar rencana identitas tunggal terkait pembayaran pajak bisa segera diimplementasikan…. Read More ›
Sri Mulyani: Reformasi aturan PPh bisa tingkatkan capital inflow
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan reformasi aturan terkait pajak penghasilan (PPh) bisa meningkatkan capital inflow ke dalam negeri. Makanya, reformasi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu menyelesaikan masalah investor terhadap… Read More ›
Sri Mulyani sebut kepastian perpajakan penting bagi dunia usaha
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kepastian perpajakan penting bagi dunia usaha. Makanya pemerintah melakukan reformasi pajak dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Kepastian perpajakan merupakan suatu hal yang penting bagi dunia dan kita betul-betul… Read More ›
Apa saja reformasi pajak yang diatur dalam UU 2/2020 dan UU Cipta Kerja?
Di tengah pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap menjalankan reformasi pajak. Tujuannya untuk menggairahkan investasi, peningkatan kepatuhan hukum wajib pajak, hingga perluasan basis pajak. Reformasi pajak 2020 tertuang dalam dua beleid. Pertama,… Read More ›
Dalam waktu 3 bulan, Ditjen Pajak kebut aturan pelaksana UU Cipta Kerja
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini bergegas menyelesaikan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terkait kepastian hukum perpajakan. Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk segera menyelesaikan seluruh aturan turunan… Read More ›
UU Ciptaker Bebaskan Pajak Lembaga Keagamaan & WNI di Luar Negeri
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan sejumlah perubahan baru dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja. Di dalamnya, ada sederet UU Perpajakan yang sedianya masuk dalam Omnibus Law khusus perpajakan tapi kemudian dimasukkan dalam paket Omnibus Law UU Cipta Kerja meski sebagiannya… Read More ›
Klaster Perpajakan Manjakan Konglomerat, Bagaimana Nasib Penerimaan Negara?
Relaksasi pajak yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) memberi karpet merah kepada para konglomerat. Pemerintah mengakui jika kebijakan ini berpotensi menggerus penerimaan pajak. Kendati demikian, pemerintah cukup optimis kebijakan ini akan mendatangkan penerimaan pajak yang didapatkan dari meningkatnya aktivitas… Read More ›
Pengamat menilai UU Cipta Kerja beri keuntungan pajak bagi WNA
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai melalui beleid Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, warga negara asing (WNA) akan diuntungkan terkait dengan pemberlakuan subjek pajak dalam negeri (SPDN) yang sebelumnya menggunakan worldwide system menjadi territorial system. Pengamat Pajak CITA Fajry Akbar… Read More ›
Manuver Revisi Empat UU Pajak lewat Omnibus Law Cipta Kerja
Pemerintah akhirnya memasukkan poin-poin omnibus law perpajakan dalam Undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR pada Senin (5/10). Terdapat 26 pasal dalam empat UU terkait perpajakan yang direvisi melalui satu bab dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Keempat UU yang direvisi… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 