Hari: 20 Mei 2016

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Minim

Per April 2016, baru 334.000 perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan JAKARTA. Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan terus menggenjot jumlah kepesertaan khususnya dari golongan pekerja formal. Hingga April 2016, jumlah peserta program BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 19,5 juta peserta… Read More ›

Izin Ekspor Konsentrat Newmont Disetop

JAKARTA. Ekspor konsentrat tembaga PT Newmont Nusa Tenggara berakhir hari ini (20/5). Tak pelak, ekspor Newmont bakal terhenti sejenak. Pasalnya, hingga saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) belum memberi izin ekspor. Kementerian ESDM masih melakukan evaluasi atas… Read More ›

Data Nasabah Bank

Mulai 31 Mei ini, bank-bank wajib melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Tak hanya bank-bank yang gundah, pemegang kartu kredit juga mulai ‘blingsatan’ dengan mengembalikan kartu kreditnya. Jika bank khawatir dengan kenaikan ongkos administrasi… Read More ›

Asosiasi Keluhkan Pajak Jasa Konstruksi

JAKARTA. Para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) meminta pemerintah untuk mengevaluasi pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor konstruksi. Pasalnya, pengenaan pajak ini memberatkan para pengusaha konstruksi untuk menjalankan bisnisnya. Sekretaris Jenderal AKI Zali Yahya mengatakan, pengenaan… Read More ›

Wajib Lapor Kartu Kredit Jalan Terus

Tahap awal, penerbit kartu kredit wajib lapor data nasabah 31 Mei 2016 JAKARTA. Kementerian Keuangan tetap bergeming dan memastikan wajib lapor data nasabah kartu kredit jalan terus. Kepastian tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, kendati protes atas rencana ini… Read More ›

Telat Bayar PBB, Sanksi Denda 2% Menanti

JAKARTA. Pemerintah mempertegas denda administrasi sebesar 2% per bulan untuk wajib pajak (WP) yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penegasan itu keluar lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 78/PMK.03/2016 tentang tata cara penertiban surat tagihan PBB. Humas Ditjen… Read More ›