Data Nasabah Bank

Mulai 31 Mei ini, bank-bank wajib melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Tak hanya bank-bank yang gundah, pemegang kartu kredit juga mulai ‘blingsatan’ dengan mengembalikan kartu kreditnya.

Jika bank khawatir dengan kenaikan ongkos administrasi akibat tambahan kewajiban lapor, nasabah nampaknya mulai khawatir transaksi kartu kreditnya menjadi dasar bagi Ditjen Pajak untuk menguber pembayaran pajak, atau kurang bayar para wajib pajak.

Upaya Ditjen Pajak mengejar pajak dari wajib pajak memang tergolong intensif. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari memelototi media social untuk melihat perilaku belanja, liburan, tempat tinggal hingga memonitor harta para wajib pajak lewat Google.

Upaya ini tak salah lantaran dalam catatan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Ditjen Pajak masih kesulitan menggali pajak dari orang-orang kaya. Bayangkan saja, penerimaan dari wajib pajak non-karyawan relative masih kecil.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atau karyawan selama lima tahun terakhir sebesar Rp 67 triliun (2011); Rp 89 triliun (2012); Rp 90 triliun (2013); Rp 100 triliun (2014) dan Rp 114 triliun (2015).

Bandingkan dengan PPh 25/29 orang pribadi dalam kurun waktu yang sama. Penerimaan pajak mereka masih super mini, yakni Rp 4 triliun (2011); Rp 4 triliun (2012); Rp 4 triliun (2013); Rp 4,3 triliun (2014) dan Rp 8 triliun (2015). Padahal, potensi di PPh 25/29 sangat besar. Data Bank Dunia menyebut 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 50,3% total kekayaan.

Itulah sebabnya, keinginan Ditjen Pajak terus menyigi data nasabah perbankan tak pernah pupus. Sebab, nyaris semua transaksi para wajib pajak lewat industry perbankan. Namun, UU Perbankan menjaga kerahasiaan data nasabahnya. Upaya melihat data nasabah juga dilakukan lewat revisi UU Perbankan dilakukan, meski belum membuahkan hasil. Upaya lain lewat revisi UU KUP yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Peluang besar kian terbuka di tahun 2017. Inilah konsekuensi disepakatinya perjanjian sistem pertukaran informasi otomatis atau Automatic Exchange System of Information (AEoI) antarnegara di forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Turki 2015.

Pada tahun itu juga, kita akan melihat apakah pajak benar mampu membuka tabir dengan tambahan fiskus plus penerimaan pajak.

Sumber: Harian Kontan 20 Mei 2016

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: