JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. PMK ini merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017… Read More ›
Month: Juni 2017
Ditjen Pajak Terus Sempurnakan Sistem IT Penampung Data Perbankan
Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus perbaiki sistem IT demi menjamin keamanan data nasabah lembaga jasa keuangan (LJK) termasuk di dalamnya perbankan dalam pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (AEoI). Pasalnya, Pemerintah telah menetapkan batas… Read More ›
Ada 2,3 Juta Rekening di Atas Rp 200 Juta Wajib Lapor ke Ditjen Pajak
Pemerintah menetapkan batasan saldo minimal yang wajib dilaporkan bank kepada Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 200 juta. Batasan itu dibuat sebagai tindak lanjut kebijakan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, dari 200 juta jumlah rekening… Read More ›
Perbanas: Rekening yang Dilaporkan ke Ditjen Pajak Berdasarkan Saldo Akhir
Jakarta: Perhimpunan Perbankan Umum Nasional (Perbanas) mendukung terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Ketua Perbanas Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, pelaporan atas rekening dilakukan berdasarkan saldo akhir tahun, bukan mutasi. Sebab,… Read More ›
Intip Data Perbankan oleh Ditjen Pajak Takkan Gerus DPK
Jakarta: Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) menilai implementasi dari pelaporan data rekening perbankan dalam kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (AEoI) tak akan menggerus dana pihak ketiga. Ketua Perbanas Kartika Wirjoatmodjo mengakui memang ada kekhawatiran yang timbul di sektor… Read More ›
Menkeu: Rekening Bersaldo Minimal Rp 200 Juta Hanya 1,1%
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menetapkan batas saldo nasabah berporangan yang wajib dilaporkan secara otomatis ke kantor pajak sebesar Rp 200 juta. Sedangkan untuk rekening milik badan atau perusahaan, tidak ada batasan saldo minimal. Batasan saldo ini tertuang dalam Peraturan Menteri… Read More ›
Bisa Cek Rekening, Pengusaha: Ditjen Pajak Jangan Pojokkan Nasabah
Jakarta – Para pengusaha juga dilibatkan oleh pemerintah dalam menerapkan keterbukaan informasi data nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan yang akan berlaku pada 2018. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengimbau kepada pemerintah untuk memastikan bahwa keterbukaan informasi data perbankan… Read More ›
Ditjen Pajak Buka Data Nasabah, Perbanas: Hanya untuk Saldo Akhir!
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak nantinya akan diizinkan untuk memeriksa data perpajakan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan turunan pun telah diterbitkan melalui… Read More ›
Begini Mekanisme Intip Rekening oleh Ditjen Pajak
Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. PMK Nomor 70/2017 ini merupakan aturan turunan yang diterbitkan pemerintah usai menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu)… Read More ›
Bank Minta Nasabah Bersaldo Rp200 Juta Tak Khawatir Diintip
Pelaku industri perbankan meminta nasabah bersaldo minimal Rp200 juta tak khawatir apabila datanya diintip oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). Buka-bukaan data nasabah perbankan untuk kepentingan pajak dalam rangka implementasi sistem keterbukaan dan akses pertukaran informasi tahun depan…. Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 