Kebijakan pemerintah mengenakan pajak penghasilan pasal 22 (Pph 22) untuk pembelian emas batangan. Beban pajaknya sebesar 0,45 persen bagi pembeli yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sebesar 0,9 persen untuk pembeli emas batangan yang tidak memiliki NPWP. Pembebanan pajak pembelian… Read More ›
Day: 12 Oktober 2017
IMF: Tarif Pajak yang Progresif Atasi Persoalan Kesenjangan
Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan kebijakan fiskal yang memadai bisa membantu menyelesaikan persoalan kesenjangan dan ketimpangan yang masih terjadi di berbagai negara. “Kebijakan fiskal sangat mampu untuk mengatasi masalah kesenjangan,” kata Director Fiscal Affairs Department IMF Vitor Gaspar dalam menyampaikan… Read More ›
Ekonom: Pajak e-Commerce Jangan Hambat Pertumbuhan Startup
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana mengeluarkan aturan mengenai perpajakan yang ditujukan kepada industri e-commerce. Namun, kebijakan ini menjadi sorotan berbagai kalangan karena akan berimplikasi terhadap pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Direktur Eksekutif dari Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita mengatakan pemerintah harus… Read More ›
Dirjen Pajak Diingatkan Kasus Ahok
Selebaran “Yesus Juga Bayar Pajak” yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bikin heboh masyarakat. Alih-alih dipuji, banyak yang justru mengingatkan Ditjen Pajak; jangan sampai kesandung masalah penodaan agama seperti Ahok. Seperti diketahui, selebaran ini rame dibahas warganet selama dua… Read More ›
Seret, Penerimaan Pajak di Bali Baru 57 Persen dari Target
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali mendata realisasi penerimaan pajak dari wajib pajak baru mencapai 57 persen. Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Goro Ekanto mengatakan target penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 10,265 triliun. “Penerimaan sampai 30 September 2017… Read More ›
Sanksi Selangit Menanti Wajib Pajak Terkait Kasus Stanchart
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah memeriksa kepatuhan 81 wajib pajak yang menyetor dana senilai US$1,4 miliar, atau setara Rp18,9 triliun dari Standard Chartered Bank Guernsey, Inggris ke Singapura pada 2015 silam. Jika ditemukan adanya pelanggaran, akan diberikan sanksi. Apabila… Read More ›
Blue Bird Berharap Pemerintah Kenakan Pajak terhadap Taksi Online
Pemerintah sedang merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 tahun 2017 tentang transportasi online pasca putusan Mahkamah Agung (MA) belum lama ini. Aturan tersebut juga diharapkan bisa rampung di pertengahan Oktober tahun ini. Direktur Keuangan PT Blue Bird Tbk (BIRD)… Read More ›
Kejagung Jerat PNS Pajak Penerima Suap Rp 14 Miliar dengan TPPU
Kejaksaan Agung mengusut kasus pencucian uang Agoeng Pramoedya (AP), bekas pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak. Sebelumnya, ia ditahan karena menerima suap senilai Rp 14 miliar dalam kasus suap penjualan faktur pajak. “Hari ini atas arahan Pak Jampidsus (Jaksa… Read More ›
Kasus Suap Pegawai Pajak, AP Dijerat Pasal TPPU
Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan pegawai pajak KPP Madya Jakarta Pusat, AP, sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia diduga membeli sejumlah keperluan pribadi menggunakan uang suap. “Hari ini atas arahan pak Jampidsus diterbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan)… Read More ›
Dulu Diabaikan, Pajak Kini Jadi Pertimbangan Pemodal Berinvestasi
Peranan investasi di dalam sebuah Negara tidak bias dianggap sebelah mata. Investasi menjadi salah satu nafas sebuah Negara dalam membangun perekonomiannya. Mustahil, Negara bisa maju tanpa investasi yang masuk di dalamnya, tidak terkecuali Indonesia. Hanya saja, investasi tidak bisa begitu… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 