Blue Bird Berharap Pemerintah Kenakan Pajak terhadap Taksi Online

Blue Bird Berharap Pemerintah Kenakan Pajak terhadap Taksi <i>Online</i>

Pemerintah sedang merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 tahun 2017 tentang transportasi online pasca putusan Mahkamah Agung (MA) belum lama ini. Aturan tersebut juga diharapkan bisa rampung di pertengahan Oktober tahun ini.

Direktur Keuangan PT Blue Bird Tbk (BIRD) Fransetya Hutabarat menyambut adanya revisi tersebut. Sehingga, perusahaan taksi reguler bisa bersaing dengan taksi online yang telah menjamur di pasar Indonesia.

“Kita harapkan dari pemerintah. Sehingga aturan yang sama diberlakukan untuk taksi online dan taksi-taksi seperti kita,” kata Fransetya Hutabarat kepada Metrotvnews.com, Rabu 11 Oktober 2017.

Aturan sama yang diberlakukan, sebut dia, harus membuat pelaku taksi online juga harus membayar pajak kepada negara, seperti yang telah dilakukan oleh banyak taksi tradisional.

“Opportunity lost, ini harus level playing fieldnya sama. Karena mereka plat hitam juga harus dikenakan PPn. Bayangkan saja transaksi dikali 10 persen PPn, pemerintah sudah berapa hilangnya. Mereka yang bukan plat hitam saja bayar pajak, masa mereka yang hitam tidak bayar pajak. Jadi harus sama bayar pajak,” ungkap Fransetya Hutabarat.

Sementara itu, ‎Direktur Independen PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI), Shafruhan Sinungan‎ menyebutkan, pemerintah harus konsekuen dalam menjalankan UU LAJ No.22 Tahun 2009 dan PP No.74 Tahun 2014.

Dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut sudah jelas, bahwa setiap orang yang ingin menjalankan usaha di bidang transportasi harus berbadan hukum dan mempunyai surat izin sebagai pengelolaan angkutan umum.

“Nah hal-hal yang di atas pemerintah belum tegas,” papar Shafruhan.

Selain itu, kendaraan yang ingin menjadi bagian alat transportasi di negeri ini, sambung Shafruhan, harus melewati proses uji kelaikan kendaraan (KIR).

“Itu yang harus dilakukan. Kuota untuk kendaraan juga harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) berdasarkan kajian yang komprehensif sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkas Shafruhan.

Sumber : metrotvnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: