Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum 2021. Upah minimum tahun depan diputuskan sama dengan tahun ini. Hal itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK .04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi… Read More ›
Day: 27 Oktober 2020
Hari ini, Terakhir Program Pemutihan Pajak Daerah Oleh Bapenda Kota Malang
Tinggal hitungan hari, program Sunset Policy VI akan berakhir. Warga Kota Malang punya waktu Senin (26/10) dan Selasa (27/10) untuk memanfaatkan program pemutihan denda pajak daerah tersebut, sebelum libur panjang cuti bersama. “Ada waktu dua hari lagi bagi warga Kota… Read More ›
Cara Dapat Keringanan Bayar PNBP di Tengah Corona
Masyarakat yang termasuk wajib bayar dapat mengajukan keringanan dalam membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di tengah pandemi virus corona. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian… Read More ›
Cara Mengajukan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran PNBP
Jokowi menerbitkan aturan soal tata cara mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Aturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP. Mengutip dokumen PP 59… Read More ›
Cara Mengajukan Keberatan Pembayaran PNBP
Masyarakat atau wajib bayar dapat mengajukan keberatan terhadap jumlah yang harus dibayar untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada pengelola. Tata cara pengajuan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan,… Read More ›
Indef: Omnibus Law Obral Keringanan bagi Pengemplang Pajak
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai kluster perpajakan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) hanya mengobral kemudahan bagi pengemplang pajak. Pasalnya, kemudahan diberikan ketika tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Ia menuturkan pada 2018 tingkat… Read More ›
Indef Sebut Omnibus Law Bisa Gerus Pendapatan Daerah
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama menilai kluster perpajakan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) berpotensi menggerus pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, kebijakan perpajakan dan retribusi daerah (PDRD) dapat diintervensi jika tak sejalan… Read More ›
Ramai Seruan Setop Bayar Pajak Gegara UU Cipta Kerja Disahkan
Seruan tolak bayar pajak kembali mencuat ke publik. Kali ini disampaikan oleh akademisi dan masyarakat sipil yang beredar di berbagai media. Penolakan bayar pajak ini dilakukan karena Dalam UU Ciptaker tersebut, pemerintah memberikan keringanan administrasi bagi wajib pajak yang tidak… Read More ›
Pembangkangan Sipil Lewat Tolak Bayar Pajak Bikin RI Masuk Jurang Kerusakan
Seruan melakukan pembangkangan sipil dengan tidak membayar pajak tengah bergaung sebagai bentuk penolakan UU Cipta Kerja. Seruan ini dimulai ketika dari Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar dalam semua acara televisi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menganggap bahwa seruan… Read More ›
Bos Besar Samsung Wafat, Keluarga Bayar Pajak Warisan Rp 146 T
Bos besar Samsung Lee Kun-hee meninggal dunia Minggu (26/10) kemarin. Keluarganya dalam hal ini ahli waris harus membayar sejumlah pajak ke pemerintah Korea Selatan (Korsel). Orang terkaya Korea Selatan itu diperkirakan memiliki kekayaan US$ 20,7 miliar atau setara dengan Rp… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 