Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah mempunyai kuasa untuk memungut pajak transaksi elektronik atas perusahaan digital asing. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kebijakan fiskal tersebut merupakan pajak baru karena bentuknya bukan Pajak Penghasilan… Read More ›
BEPS
Ini Strategi Pemerintah Kejar Penerimaan Pajak 2021, Bakal Efektif?
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo mengungkap strategi meningkatkan penerimaan pajak untuk 2021. “Pemerintah tetap menggunakan instrumen perpajakan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional [PEN]. Itu yang pertama, dengan memberikan insentif yang selektif dan terukur,” ujarnya… Read More ›
Penghindaran pajak membuat rugi negara Rp 68,7 triliun, ini kata Dirjen Pajak
Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan tax avoidance atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia… Read More ›
KTT G20 Tahun Ini Belum Sepakat Soal Pajak Digital
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun ini tidak menghasilkan kesepakatan mengenai pajak digital dan upaya menghilangkan base erosion and profit shifting (BEPS). “Persetujuan belum diperoleh pada pertemuan ini. Diharapkan pada tahun depan presedensi Italia… Read More ›
IMPLEMENTASI BEPS & AEOI: Skema Sanksi Sebelum 2018
JAKARTA – Skema sanksi bagi negara-negara yang tidak patuh mengimplementasikanbase erosion and profit shifting (BEPS) dan automatic exchange of tax information in financial sector (AEoI) akan ada sebelum 2018. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan dalam pertemuan G20 pekan lalu, seluruh negara sepakat… Read More ›
Tax Amnesty Butuh Data Perbankan hingga NIK
JAKARTA – Pengampunan pajak atau Tax Amnesty dinilai harus dirancang dengan matang. Pasalnya, perlu perluasan akses-akses untuk mencari data-data baru yang lebih baik. “(Perlu) perluasan akses ke data perbankan, integrasi NIK (nomor induk kependudukan) dan NPWP (nomor pokok wajib pajak),… Read More ›
Tax Amnesty Penting, Tapi Harus Dirancang Matang
RMOL. Walau mengancam pembangunan nasional jika ditunda-tunda, penerapan pengampunan pajak atau tax amnesty tetap harus dirancang dengan matang. Perluasan akses ke data perbankan, integrasi nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP), perbaikan koordinasi dan integrasi sistem administrasi,… Read More ›