Ini Strategi Pemerintah Kejar Penerimaan Pajak 2021, Bakal Efektif?

Dirjen Pajak Kemenkeu RI Suryo Utomo  -  Sumber: Kemenkeu RI

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo mengungkap strategi meningkatkan penerimaan pajak untuk 2021.

“Pemerintah tetap menggunakan instrumen perpajakan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional [PEN]. Itu yang pertama, dengan memberikan insentif yang selektif dan terukur,” ujarnya seperti dikutip dalam siaran pers, Rabu (2/12/2020)

Selain itu, dia mengatakan DJP akan menerapkan basis perluasan basis pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum.

Perluasan basis pajak dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada 2021.

“Caranya, kami terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum supaya basis pajak bertambah luas, pembayaran pajak bertambah dan kualitas pembayaran pajak menunjukkan peningkatan,” jelasnya.

Menurutnya, pengawasan dilakukan dengan metode berbasis kewilayahan, pengawasan berbasis wajib pajak, dan wajib pajak penentu penerimaan.

DJP juga akan memperluas basis pajak melalui peraturan seperti yang terdapat dalam Perppu No I/2020. Salah satunya membahas pengenaan PPN transaksi dari luar daerah pabean untuk barang atau jasa yang tidak berwujud.

“Kami berusaha untuk meningkatkan atau membentuk regulasi untuk mengcollect objek-objek yang selama ini belum terkumpulkan,” katanya.

Selanjutnya, DJP juga fokus pada multilateral instrument on tax treaty (MLI). MLI merupakan modifikasi pengaturan tax treaty secara serentak, tanpa melalui proses negosiasi bilateral.

Metode ini bakal diterapkan untuk pemotongan dan pemungutan pajak mulai 2021 dan untuk pajak yang lain mulai 2022.

“Indonesia telah mengirimkan notifikasi untuk implementasi MLI pada November 2020,” imbuhnya.

Ada 21 negara atau yurisdiksi yang sudah dinotifikasi melalui OECD dimana ada kemungkinan Indonesia bisa memperbaiki beberapa klausula P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) supaya sesuai tujuan untuk mengantisipasi melaksanakan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan no.15.

Saat ini, DJP mempersiapkan beberapa Surat Edaran terkait implementasi MLA (Mutual Legal Assistance) atau (Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty on Mutual Legal Assistance).

“Kami usulkan atau dinotifikasi Bu Menteri [Sri Mulyani] kepada OECD. Harapan ke depan, aktivitas rencana aksi BEPS dapat terlaksana dengan baik, tidak hanya BEPS ke-15 tapi juga BEPS yang lain,” ujar Suryo.

Sumber: bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

<span>%d</span> blogger menyukai ini: