Pemerintah kini mengatur nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dalam pajak pertambahan nilai (PPN) para petani, yang memiliki omzet Rp 4,8 miliar dalam setahun atau Rp 400 juta per bulan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89… Read More ›
berita ekonomi
Ada Skema Baru Pajak Pertanian, Potensi Penerimaan Negara Hanya Rp 300 Miliar
Pemerintah mengeluarkan skema baru dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk pertanian. Petani yang menjual produk pertanian tertentu bisa mendapatkan tarif PPN 1 persen dari harga jual, namun harus memberikan pemberitahuan kepada Ditjen Pajak. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan… Read More ›
Sederet Jurus Baru Sri Mulyani untuk Cegah RI Jatuh ke Jurang Resesi
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan baru demi mendorong perekonomian di kuartal III dan IV tahun ini. Tak hanya itu, pemerintah juga akan mengevaluasi program dalam pemulihan ekonomi nasional yang dinilai tak efektif. Stimulus baru yang dilakukan pemerintah itu melingkupi… Read More ›
Skema Baru Pemungutan PPN Pertanian, BKF: Supaya Proporsional
Perubahan skema pengenaan PPN kepada pengusaha kena pajak (PKP) produk pertanian dimaksudkan untuk menberikan kepastian kepada wajib pajak (WP). Selama ini produk pertanian sebagian besar tidak dikenakan PPN, padahal kontribusi pertanian kepada produk domestik bruto (PDB) cukup besarnya di kisaran… Read More ›
Gerus Potensi PPN, Skema Pembebasan Pajak Dikaji Ulang
Peninjauan ulang pembebasan pajak (tax exemption) menjadi isu utama dalam rancangan undang-undang pajak barang dan jasa (RUU PBJ). Pasalnya, kebijakan tax exemption menjadi satu indikator kurang optimalnya penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Imbas dari kurang optimalnya pemungutan adalah rasio pajak Indonesia… Read More ›
Belum Optimal, Realisasi Insentif Pajak Dunia Usaha Baru 13,4 Persen
Hingga Rabu, 5 Agustus 2020, realisasi pemanfaatan insentif pajak untuk dunia usaha baru sebesar 13,4 persen dari total pagu anggaran Rp120,61 triliun. Pemerintah mengakui, pemanfaatan insentif usaha berupa pajak ini belum terserap optimal. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi insentif… Read More ›
Kemenkeu: Semua Layanan Pemerintah Harus Pakai NIK dan NPWP
Kementerian Keuangan menekankan pentingnya regulasi khusus terkait layanan pemerintah yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Sudarto, berpendapat regulasi semacam itu sebenarnya diperlukan untuk mengontrol pengelolaan… Read More ›
Investor Kini Bisa Urus Fasilitas Pajak di BKPM, Seminggu Dijamin Selesai
Investor kini bisa mengurus investasi sekaligus mendapatkan fasilitas pajak di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pun memastikan prosesnya akan lebih cepat, maksimal satu minggu selesai. BKPM mendapatkan delegasi dari menteri keuangan untuk mengurus fasilitas pajak berupa… Read More ›
Kewenangan Diambil Alih BKPM, Ditjen Pajak: Demi Percepatan Investasi
Pendelegasian kewenangan pemberian fasilitas tax allowance dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dianggap sebagai suatu terobosan di tengah upaya mengenjot pertumbuhan investasi. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga… Read More ›
Dapat Alternatif Dasar Pengenaan Pajak, Tarif PPN Produk Pertanian Hanya 1 Persen
Petani dan kelompok petani dapat menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yaitu 10 persen dari harga jual. Dengan demikian, tarif efektif PPN menjadi 1 persen dari harga jual produk atau hasil pertanian yang dijual oleh para petani (10 persen… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 