Pemerintah masih mempertimbangkan usulan industri otomotif agar produk mobil tidak terkena Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan ini diperlukan sebagai insentif bagi industri otomotif yang sedang terpuruk akibat pandemi virus korona Covid-19. Usulan industri otomotif untuk menghapus pajak penjualan atas… Read More ›
berita pajak
Pengenaan PPnBM sektor properti bakal dicabut?
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun depan akan melakukan analisis terhadap efektivitas pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sektor properti. Setali tiga uang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.010/2019 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah… Read More ›
Sri Mulyani Incar Cukai Kantong Plastik Rp1,5 Triliun di 2021
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengubah target penerimaan negara dari cukai kantong plastik dari nol menjadi Rp1,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Hal ini sejalan dengan rencana penerapan pungutan cukai plastik mulai tahun depan. Namun, kebijakan pungutan cukai plastik… Read More ›
Ketidakpastian Tinggi, Penerimaan Pajak 2021 Dirasionalisasi
Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menurunkan target penerimaan pajak tahun 2021. Rasionalisasi target penerimaan ini dipicu oleh prediksi ketidakpastian yang akan berlanjut hingga tahun depan. Dari hasil kesepakatan tersebut penerimaan pajak yang semula Rp1.268,5 triliun menjadi Rp1.229,6 triliun atau… Read More ›
Indef sebut Ditjen Pajak harus ikut campur tingkatkan peringkat EoDB
Institute for Development on Economics and Financa (Indef) menilai, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus ikut mendorong peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) di Indonesia. Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, dalam hal ini Ditjen… Read More ›
Asosiasi E-commerce Minta Pemerintah Hati-hati Pungut Pajak Perusahaan Digital
Indonesian E-commerce Association (idEA) meminta langkah pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap perusahaan digital, dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Ketua Umum idEA, Bima Laga, merespons keputusan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang menambah 12 perusahaan digital ke dalam daftar yang… Read More ›
Daftar 28 Perusahaan Digital Kena Pajak, Tak Ada Bukalapak dan Tokopedia
Pemerintah resmi mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada beberapa penyedia produk digital. Tarif PPN yang dikenakan tersebut sebesar 10 persen. Aturan mengenai produk atau jasa digital dikenakan pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020, yang merupakan… Read More ›
Belanja di Tokopedia Tak Kena Pajak PPN, Ini Penjelasan Manajemen
Mulai 1 Oktober 2020 pemerintah resmi mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada beberapa penyedia produk digital. Tarif PPN yang dikenakan tersebut sebesar 10 persen. Aturan mengenai produk atau jasa digital dikenakan pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48… Read More ›
Google-Shopee Tarik PPN, Apa Dampaknya Bagi Industri Digital?
Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjuk 12 perusahaan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk digital, sehingga totalnya 28 korporasi. Kebijakan ini dinilai akan menciptakan persaingan bisnis yang lebih adil (level of playing field) dan mendongkrak… Read More ›
Syarat Berlapis Diskon Pajak untuk Perusahaan Publik saat Pandemi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan ketentuan diskon pajak penghasilan atau PPh badan sebesar 3% kepada perseroan terbuka. Namun fasilitas tersebut diberikan dengan syarat berlapis. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 