JAKARTA. Kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) alias pekerja mandiri, termasuk pengusaha kecil menengah, mulai disoal. Sebab, kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu belum disertai dengan perbaikan pelayanan. Salah satu yang… Read More ›
Kepastian soal pejabat pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) usai sudah. Selasa (23/2) lalu, Presiden Joko Widodo resmi melantik seluruh dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Direksi dan dewan pengawas ini akan bekerja untuk periode 2016-2021. Hampir semua… Read More ›
Human Resource Management General Manager PT ECO Smart Garment Indonesia (PT ESGI) Kabupaten Boyolali, Nurdin Setiawan mengatakan industri garmen adalah pihak yang paling merasakan dampak dari penerapan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dampaknya adalah pelemahan daya saing. “Industri garmen itu tidak… Read More ›
JAKARTA. Kabar gembira bagi Anda yang lebih menyukai pengobatan alternatif berupa akupunktur. Sebab, jenis pengobatan ini dalam waktu dekat akan masuk menjadi salah satu pelayanan yang ditanggung oleh Badan Penyelanggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Fachmi Idris, Direktur Utama BPJS Kesehatan… Read More ›
PEMERINTAH diminta segera mengesahkan panitia seleksi (pansel) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebab, masa tugas Dewan Pengawas dan Direksi BPJS akan berakhir Desember 2015. Bila lewat batas waktu, presiden harus menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai payung hukum. Pertengahan… Read More ›
JAKARTA. Meski telah diamanatkan oleh Undang-Undang, namun hingga kini masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial baik dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan maupun ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sudah banyak perusahaan yang terkena sanksi berupa… Read More ›
JAKARTA. Pemerintah terus meningkatkan layanan pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin atau Penerima Bantuan Iuran (PBI). Perbaikan layanan ini mendasari pada aturan hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan menjadi PP Nomor 76… Read More ›
JAKARTA. Jumlah peserta mandiri yang menunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memang masih tinggi. Kendati begitu, angka rasio tunggakan iurannya menunjukkan tren penurunan. Irfan Humaidi, Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan, menyebutkan, rasio tunggakan iuran dari peserta pekerja bukan… Read More ›
Jakarta. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan merealisasikan kebijakan penyederhanaan proses perizinan investasi menjadi hanya 3 jam, mulai 26 Oktober 2015. Rencananya penyederhanaan proses perizinan 3 jam itu diperluas tidak hanya untuk investasi di kawasan industri saja, juga untuk investasi… Read More ›
Jakarta. Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khususnya disektor kesehatan masih menuai masalah. Seorang karyawan PT Bukit Muria Jaya bernama Agus menggugat Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini melayang karena… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 