Pemerintah mengubah besaran denda bagi wajib pajak (WP) atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang berdasarkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Semula, pemerintah menetapkan sanksi berupa denda 2 persen per bulan. Aturan sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata… Read More ›
ciptaker
Omnibus Law, Pusat Bisa Sesuaikan Aturan Pajak Daerah
Pemerintah pusat kini dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah. Aturan sebelumnya, pajak dan retribusi ditetapkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) versi terbaru. Pemerintah menambahkan Pasal 156A Ayat… Read More ›
Omnibus Law, Pusat Bisa Ikut Campur Kebijakan Pajak Daerah
Pemerintah pusat kini bisa ikut campur terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda). Sebelumnya, pemda berhak sepenuhnya dalam mengatur retribusi daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Dalam beleid itu, pemerintah menambahkan Pasal… Read More ›
Nah! UU Cipta Kerja Tetapkan Batu Bara Kena PPN
Pemerintah memasukan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP) melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker. Hal ini dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan resmi ke awak media terkait Undang-Undang Ciptaker yang telah diterbitkan oleh… Read More ›
BPKH Bebas Bayar Pajak Penghasilan dalam Omnibus Law Ciptaker
Omnibus law Cipta Kerja membebaskan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), lembaga sosial, dan lembaga keagamaan dari kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh). Ilustrasi. (Saudi Media Ministry via AP). Jakarta, CNN Indonesia Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah membebaskan Badan Pengelola… Read More ›
Makin Sentralistik, Pemerintah Bisa Intervensi Tarif Pajak dan Retribusi Daerah
Pemerintah pusat dapat mengintervensi kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Merujuk pada rancangan UU Ciptaker tersebut kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi dirumuskan menjadi… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 