DPR

Belanja Ritel Tidak Kena Bea Meterai

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan  (Kemkeu) memastikan, bea meterai  tidak akan dikenakan terhadap alat bukti  transaksi belanja ritel. Aturan itu akan dituangkan dalam draf revisi Undang-Undang  (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Irawan, Direktur Peraturan Perpajakan… Read More ›

Spesial tax amnesty akan berlaku terbatas

JAKARTA. Rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerapkan program pengampunan pajak hanya akan berlaku terbatas. Special tax amnesty ini hanya bisa dinikmati oleh wajib pajak yang memiliki aset di luar negeri dan belum memiliki penetapan hukum tetap. Namun,… Read More ›

Insentif Pajak, Dewan Ingatkan Soal Aturan Main

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun mendukung penuh rencana pemerintah untuk menggenjot penerimaan dari sektor perpajakan. “Semuanya bagus asal diikuti dengan pembenahan peraturan,” katanya di Jakarta, Selasa, 14 April 2015. Sebelumnya pemerintah mewacanakan kebijakan… Read More ›

DPR setuju pajak bagi e-Commerce

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung pengaturan perdagangan elektronik atau e-commerce. Beberapa poin yang menjadi perhatian DPR ialah mengenai pengenaan pajak terhadap transaksi e-commerce dan media pembayaran yang akan digunakan. Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, pajak transaksi e-commerce dibutuhkan lantaran fasilitas infrastruktur… Read More ›