Jakarta. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan kajian atas penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT). Pasalnya, implementasi beleid yang mulai berlaku pada September… Read More ›
iuran pensiun
Aturan Pensiun PNS Belum Disepakati
JAKARTA. Pembahasan aturan tentang perubahan mekanisme iuran pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS) terancam molor. Hingga kini, beberapa poin aturan yang termuat dalam rancangan peraturan pemerintah (PP) yang akan menjadi dasar mekanisme pensiun PNS belum disepakati. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara… Read More ›
Buruh Protes Pajak Dana JHT, Ini Penjelasan Ditjen Pajak
Merdeka.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pengenaan pajak progresif atas dana jaminan hari tua (JHT). Itu didasarkan pada tiga alasan. Pertama, dana JHT berasal bukanlah iuran pemerintah, melainkan buruh dan pengusaha. Kedua, buruh penerima dana-dana tersebut adalah pihak… Read More ›
Diributkan, Inilah Skema Jaminan Pensiun dan Hari Tua
TEMPO.CO, Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan punya empat program, yakni Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian. Dua program yang pertama tengah menjadi perbincangan karena besaran iuran dan manfaatnya baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo dalam sebuah peraturan pemerintah…. Read More ›
Bagaimana kalau Peserta BPJS Meninggal Dunia Sebelum Usia 56 Tahun?
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah mengubah aturan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Awalnya JHT bisa dicairkan seluruhnya setelah kepesertaan pekerja mencapai 5 tahun 1 bulan. Dengan aturan baru, peserta baru bisa dicairkan seluruhnya pada saat pekerja/eks pekerja bersangkutan berusia 56… Read More ›
Iuran Wajib Sudah Banyak
Pada dasarnya pengusaha mendukung kebijakan pemerintah menerapkan program jaminan sosial (jamsos) untuk para pekerja di Indonesia. Apalagi, program ini amanah dari Undang-Undang (UU). Hanya saja, program tersebut disertai dengan kewajiban pengusaha membayar iuran setiap bulannya. Ada lima program social security… Read More ›
Perusahaan Belum Siap Alihkan Pensiun ke BPJS
Jakarta. Program pensiun Badan Penyelenggara Jaminal Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang akan berlaku pada 1 Juli mendatang, masih menuai polemik dari perusahaan swasta dan BUMN yang telah mengelola dana pensiun. Saat ini, sejumlah perusahaan masih belum menentukan sikapnya terkait pengalihan iuran… Read More ›
Dapen Swasta Mengancam Bubarkan Diri
Pungutan 8% membuat kinerja dapen bisa negatif JAKARTA. Industri dana pensiun swasta dipastikan bakal kebakaran jenggot dengan diberlakukannya pungutan 8% untuk program pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Makanya, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) merekomendasikan tiga usulan kepada… Read More ›
Repotnya Saat Perusahaan Ketambahan Beban
Tanggal 1 Juli 2015 tampaknya bakal jadi momok bagi pengusaha. Pasalnya, mulai hari itu, neraca keuangan perusahaan bakal kian berat seiring kewajiban untuk mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan pensiun. Lewat rapat koordinasi yang digelar 8 April 2015 lalu, pemerintah sudah… Read More ›
Kenaikan Iuran Bisa Bertahap
Besaran iuran jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 8%, menurut saya, berlebihan. Hal ini akan memberatkan bagi pengusaha dalam mengatur aliran kas perusahaan. Terlebih program jaminan pensiun sendiri baru bisa dinikmati setelah masa iuran selama 15 tahun…. Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 