PEMERINTAH diminta untuk mengevaluasi besaran iuran Jaminan Pensiun di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan setiap tahun. Masa evaluasi iura yang terlalu lama dan besaran kenaikannya kecil akan berefek pada ketahanan program. Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Herdy Trisanto mengatakan, dalam… Read More ›
jaminan pensiun
Buruh akan mogok, Apindo meradang
JAKARTA. Para buruh berencana melakukan aksi mogok nasional pada 24-27 November. Aksi ini dilakukan untuk memprotes penetapan upah yang mengacu pada formula baru. Menanggapi aksi ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan, bila dalam aksi mogok nasional buruh pekan depan ternyata merugikan… Read More ›
Diributkan, Inilah Skema Jaminan Pensiun dan Hari Tua
TEMPO.CO, Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan punya empat program, yakni Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian. Dua program yang pertama tengah menjadi perbincangan karena besaran iuran dan manfaatnya baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo dalam sebuah peraturan pemerintah…. Read More ›
Tahun 2030, Iuran Pensiun Capai 8%
Jakarta. Mulai 1 Juli, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan akan mulai beroperasi. Keputusan final, pemerintah menetapkan iuran pensiun untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% dari besaran gaji pokok. Sebesar 2% ditanggung pengusaha, dan 1% ditanggung pekerja. Iuran ini jauh… Read More ›
Jaminan pensiun jadi berlaku 1 Juli 2015
JAKARTA. Pemerintah memastikan program pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagerjaan akan tetap berlaku penuh mulai 1 Juli 2015. Kepastian ini terungkap dari hasil rapat terbatas (ratas) pemerintah di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat pekan lalu (5/6). Direktur Utama BPJS… Read More ›
Tarik Ulur Besaran Iuran Pensiun BPJS
JAKARTA. Pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Program Jaminan Pensiun belum menemui titik temu. Dalam Rapat Koordinasi PP Jaminan Pensiun yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, pembahasan mengenai besaran iuran program tersebut masih alot. Pihak pengusaha tetap menawar iuran yang… Read More ›
PP Jaminan Pensiun Diteken Akhir Mei
BANDUNG. Pemerintah berjanji untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada akhir Mei 2015. Jika itu terlaksana, wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai payung hukum BPJS Ketenagakerjaan, jelas tidak perlu muncul…. Read More ›
Butuh Perppu Bila BPJS Ketenagakerjaan Molor
Hari ini, pemerintah akan kembali membahas iuran BPJS Ketenagakerjaan di Menko Ekonomi JAKARTA. Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang sedianya akan berlaku Juli 2015 terancam molor. Pasalnya, hingga kini pemerintah belum juga meneken Peraturan Pemerintah (PP) Program Jaminan… Read More ›
PP Jaminan Pensiun Masih Terkatung
JAKARTA. Dua bulan menjelang pemberlakuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada Juli mendatang, pemerintah belum juga meneken Peraturan Pemerintah (PP) Program Jaminan Pensiun. Hingga kini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Pensiun tersebut masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian… Read More ›
Dapen Swasta Mengancam Bubarkan Diri
Pungutan 8% membuat kinerja dapen bisa negatif JAKARTA. Industri dana pensiun swasta dipastikan bakal kebakaran jenggot dengan diberlakukannya pungutan 8% untuk program pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Makanya, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) merekomendasikan tiga usulan kepada… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 