Tarik Ulur Besaran Iuran Pensiun BPJS

bpjsJAKARTA. Pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Program Jaminan Pensiun belum menemui titik temu. Dalam Rapat Koordinasi PP Jaminan Pensiun yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, pembahasan mengenai besaran iuran program tersebut masih alot. Pihak pengusaha tetap menawar iuran yang ditetapkan, yaitu 8%.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menyebut, hambatan terbesar dalam pembahasan PP ini adalah besar iuran pensiun yang akan diberlakukan. Hingga saat ini, pengusaha masih keberatan dengan rumusan iuran sebesar 8% yang sudah disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dewan Jaminan Sosial Negara (DJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Kalau dipaksakan tetap 8% berat. Ini akan memberikan masalah ke dunia usaha,” kata Haryadi, Jumat (8/5). Para pengusaha pun mengusulkan iuran pensiun hanya 1,5% dari gaji pekerja.

Staf khusus Wakil Presiden Sofjan Wanandi menuturkan, penolakan besaran iuran juga disampaikan oleh lembaga pemerintahan lainnya yaitu Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Sofyan, kedua institusi pemerintah itu menginginkan iuran hanya 4% saja.

Wakil Presiden Jusuf Kalla bilang, berlarut-larutnya proses pembahasan iuran jaminan pensiun wajar saja. Alasan dia, aturan itu bakal mempengaruhi banyak pihak dan juga ditentukan oleh banyak suara, mulai pengusaha, kalangan pekerja dan pemerintah. “Kalau terlalu tinggi beban mereka, ya semakin berat,” ungkap dia.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pun membenarkan bahwa besaran iuran pensiun belum disepakati dan masih dalam pembahasan. Besaran 8% yang diinginkan pihaknya, sudah sesuai dengan filosofi jaminan sosial yang dianut Indonesia. “Kami melihat bagaimana agar pekerja mendapatkan kesejahteraan, perlindungan sosial yang layak sehingga manfaat yang mereka terima memadai,” tandas dia.

Jika hingga awal Juli 2015, besar iuran pensiun tidak juga disepakati, maka implementasi BPJS Ketenagakerjaan dapat molor. Alhasil, pemerintah harus membuat payung hukum yang baru.

Sebelumnya, Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Wahyu Widodo menjelaskan, payung hukum baru yang harus dibentuk bisa bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Bentuk ini bisa dipilih untuk menghindari gugatan hukum di kemudian hari.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: