PT Bank Sinarmas Indonesia Tbk menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi finansial OnlinePajak untuk memudahkan wajib pajak membayarkan pajaknya kepada negara. Bank Sinarmas adalah bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. OnlinePajak adalah penyedia jasa aplikasi yang telah disahkan DJP dan telah meluncurkan… Read More ›
kebijakan pajak
Subsidi BBM Bisa Bengkak Rp10 Triliun di Tahun Ini
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengestimasi, anggaran subsidi energi pemerintah akan membengkak sekitar Rp10 triliun untuk menanggung beban harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tahun ini. Ekonom Indef Eko Listiyanto mengatakan, hal ini karena dampak dari kenaikan… Read More ›
Menteri Agama Usul Biaya Haji Naik Rp900 Ribu
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memperkirakan biaya haji 2018 bakal naik Rp900 ribu. Pemerintah pusat sudah mengajukan usulan kenaikan biaya haji tersebut ke DPR. “Pemerintah sudah mengajukan rancangan dana haji naik Rp900 ribu dibanding tahun lalu, artinya naik 2,58 persen…. Read More ›
Pengguna Angkutan Umum di Jakarta Melorot Tajam
Presentase jumlah pengguna angkutan umum di Ibu Kota pada 2017 sangat menyedihkan. Dari 10 juta lebih penduduk Jakarta, hanya 18% yang memanfaakan angkutan kota. “Pernah 52 persen pada 1980. Saat ini menurun, efeknya angkutan umum tersisih,” kata Ketua Dewan Transportasi… Read More ›
Ternyata Pemerintah Masih Bingung Cara untuk Menurunkan Harga Gas
Pemerintah terus mencari opsi terbaik dalam menekan harga keekonomian gas industri menjadi sebesar US$6 per MMBtu sesuai dengan amanat Perpres No. 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Salah satunya melalui pengurangan jatah penerimaan negara dari gas bumi agar industri gas… Read More ›
DJP Nonaktifkan 1.049 WP Terindikasi Penerbit Faktur Ilegal
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah menonaktifkan Sertifikat Elektronik dari 1.049 Wajib Pajak (WP) yang terindikasi merupakan penerbit Faktur Pajak tidak sah pada Rabu 24 Januari 2018. Penetapan status suspen ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang… Read More ›
Barang Jualan Produk Impor E-commerce akan Dibatasi
Selain mengatur soal perpajakan, pemerintah saat ini juga tengah mempersiapkan aturan yang akan membatasi produk impor yang bisa dijual oleh e-commerce. Dengan aturan yang tenggah menggodok Kementerian Perdagangan (Kemdag) ini maka pelaku bisnis e-commerce akan diwajibkan menjual produk lokal dalam… Read More ›
Kasus faktur pajak fiktif berpotensi merugikan negara capai 1 triliun
Selain menindak penerbit faktur pajak ilegal, selama ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menindak penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak fiktif. Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat, potensi kerugian negara dari kasus itu… Read More ›
Ditjen Pajak suspend 1.049 WP terindikasi penerbit faktur ilegal
Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu (24/1) resmi telah menonaktifkan Sertifikat Elektronik dari 1.049 Wajib Pajak yang terindikasi merupakan penerbit Faktur Pajak tidak sah. Penetapan status suspend ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau… Read More ›
Revisi PP pajak UKM, berapa potensi penerimaannya?
Pemerintah masih menggodok segala peraturan mengenai kebijakan perpajakan bisnis online atau e-commerce. Baru-baru ini, pemerintah menyatakan untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk usaha kecil menengah (UKM). Hal itu akan dilakukan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 