kemkeu

Pebisnis Keberatan Rencana Cukai Kemasan

JAKARTA. Keinginan pemerintah untuk memasukkan plastic kemasan air minum sebagai barang kena cukai mulai meresahkan pelaku bisnis. Walau belum mendapatkan informasi resmi dari pemerintah, produsen air minum dalam kemasan (AMDK) menyatakan menolak bila wacana ini menjadi beleid resmi. Menurut Ketua… Read More ›

Penerbitan utang baru bisa mendongkrak DSR

Pemerintah kembali menerbitkan sukuk global senilai US$ 2,5 miliar untuk tambal defisit JAKARTA. Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mencari alternative pembiayaan guna menambal defisit anggaran negara. Bila tidak, kemampuan pemerintah dalam membayar utang bakal kian lemah. Pelemahan kemampuan membayar utang… Read More ›

Kemkeu Minta Pemekaran Desa Dihentikan

JAKARTA. Pemekaran desa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Kementerian Keuangan (Kemkeu) meminta pemekaran desa dihentikan sementara. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kemkeu menunjukan, pada 2015 jumlah desa masih sebesar 74.093 desa. Lalu bertambah 661… Read More ›

Kejar Target, Ditjen Pajak Gunakan Geo Tagging

KUTA. Tak ingin repot-repot mengetuk pintu wajib pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) kini punya cara yang diklaim lebih efisien dalam melakukan ekstensifikasi pajak tahun ini. Caranya, Ditjen Pajak, mengandalkan teknologi untuk mengejar penerimaan pajak tahun 2016. Direktur… Read More ›

Kemampuan membayar utang RI turun

JAKARTA. Neraca keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 kembali mencatatkan defisit. Data Kementerian Keuangan (Kemkeu) menunjukkan, defisit keseimbangan primer APBNP 2015 naik 203,8%: dari target Rp 66,8 triliun, realisasinya sebesar… Read More ›

Kemkeu Mendaftar Barang Bebas Pajak

JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mulai mendaftarkan produk-produk yang mendapatkan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP). Dengan total anggaran mencapai Rp 8,18 triliun, kebijakan ini diharapkan dapat membantu sektor industri yang terkena efek pelambatan ekonomi. Pendaftaran produk impor ini dilakukan seiring… Read More ›