Menkeu Selidiki Kewajaran Laporan Pemda

JAKARTA – Sampai batas waktu 19 Februari 2016, Kementerian Keuangan (Kemkeu) baru menerima laporan realisasi anggaran, posisi kas, dan kebutuhan anggaran operasional dan modal tiga bulan ke depan dari 320 pemerintah daerah. Dari 320 laporan daerah itu, Kemkeu akan menghitung ada atau tidaknya dana tak wajar.

Jika ditemukan dana tak wajar, Kemkeu akan mengubah penyaluran dana perimbangan keuangan, yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) menjadi nontunai. Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemkeu Boediarso Teguh Widodo mengatakan, dari 542 daerah, ada 222 daerah yang belum menyampaikan laporan realisasi akhir, posisi kas, dan kebutuhan belanja operasional dan modal.

Untuk 222 daerah yang belum menyampaikan laporan lengkap, Boediarso bilang, Kemkeu akan memberikan sanksi penundaan penyaluran DAU. Besaran penundaan DAU bervariasi karena masing-masing daerah memiliki kemampuan fiscal yang berbeda. “Maksimum DAU yang ditunda akan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah,” kata Boediarso, Senin (22/2).

Seperti diketahui untuk mempercepat realisasi belanja daerah, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomo 235/PMK.07/2015 akan mengubah dana transfer daerah dari tunai menjadi nontunai melalui surat perbendaharaan Negara (SPN) dan SPN syariah.

Besaran DAU atau DBH nontunai yang akan diterima daerah, merupakan selisih dana yang ada di rekening kas umum daerah RKUD dengan rata-rata nasional kas yang tidak wajar. Penyaluran DBH nontunai, dilakukan akhir Maret dan akhir Juni. Sementara penyaluran DAU dilakukan awal April dan awal Juli.

Tenor SPN yang ditetapkan selama tiga bulan dengan tingkat yield sebesar 50% tingkat suku bunga penempatan kas pemerintah pusat di Bank Indonesia (BI) atau 65% BI rate.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Otonomi Daerah, Pemeringkatan Daya (KPPOD) Robertus Na Endi Jaweng berpendapat, upaya penyaluran dan transfer ke daerah dalam bentuk nontunai bisa jadi mengurangi dana yang mengendap di daerah. Meski ada upaya tesebut, menurut Endi, hanya menjadi instrument untuk percepatan penyerapan anggaran daerah. Sementara untuk penyerapan belanja yang sehat, optimal, dan akuntabel, tak efektif.

Endi mengatakan, dengan menerapkan kebijakan tersebut, maka daerah hanya akan merasa ditakut-takuti. Sedangkan pembangunan di daerah tidak berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu pemerintah perlu menerapkan upaya lainnya, misalnya melalui percepatan pra lelang atas proyek pembangunan di daerah.

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: