Mahkamah Agung (MA) mengabulkan upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT Freeport Indonesia (PTFI) atas penarikan pajak air permukaan oleh Pemprov Papua. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan Freeport tak harus membayar pajak air permukaan ke Pemprov Papua berdasarkan Perda Nomor… Read More ›
mahkamah agung
MA Perintahkan Panasonic Healthcare Indonesia Bayar Pajak Rp18,85 Miliar
Mahkamah Agung (MA) memerintahkan PT Panasonic Healthcare Indonesia tetap membayar pajak penghasilan (PPh) Badan sejumlah Rp18.855.074.657. PT Panasonic Healthcare Indonesia (PHCI) merupakan anak perusahaan PHC Corporation Group yang berbasis di Jepang. PT PHCI memproduksi dan menyalurkan sejumlah alat-alat kesehatan, di… Read More ›
Soal PBB Tambang, APBI Berniat Gugat Pemerintah
JAKARTA. Pengusaha pemilik Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi III geram. Pencetusnya, apalagi kalau bukan Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Pajak No 47/PJ/ 2015. Para pengusaha keberatan dengan hitungan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tak lagi dihitung hanya… Read More ›
Serikat Pekerja Ajukan Uji Materi PP Pengupahan
JAKARTA. Sekitar 70 konfederasi serikat pekerja mengajukan gugatan uji materi atawa judicial review atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan ke Mahkamah Agung (MA). Gabungan kelompok buruh ini menuntut MA mencabut pasal 44 ayat 2 yang mengatur rumusan penetapan… Read More ›
PERATURAN PAJAK DI DAERAH TUMPANG TINDIH BISA DIBATALKAN
RMOL. Berbagai peraturan di daerah terkait dengan dunia usaha, khususnya pajak daerah perlu mendapat perhatian untuk diselaraskan dengan UU agar tidak tumpang tindih atau bertentangan satu sama lainnya. Menurut pengamat dan praktisi hukum Humphrey R. Djemat, ada banyak calon investor… Read More ›