JAKARTA. Pengusaha terus mengkampanyekan penolakan pengenaan cukai terhadap produk kemasan plastic. Dari kajian pengusaha dan akademisi, kebijakan ini justru merugikan pemerintah untuk jangka panjang. Yustinus Prastowo, Executive Director Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan, pengenaan cukai kemasan bisa mengurangi… Read More ›
Pajak Daerah
Rumus Hitungan PBB P2
PEMERINTAH daerah, dalam hal ini pemkot dan pemkab menetukan nilai jual objek pajak (NJOP) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Nilai NJOP… Read More ›
Menkeu Minta Bantuan Ekonom Daerah Jelaskan Pajak ke Masyarakat
JAKARTA – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut banyak masyarakat yang belum paham mengenai pajak. Bahkan masyarakat yang berpendidikan pun belum sepenuhnya mengerti kegunaan pajak. “Yang educated juga nggak sepenuhnya paham mengenai pentingnya pajak,” kata dia di Gedung Kementerian Keuangan, Kamis… Read More ›
Kemkeu Tak Bisa Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.07/2010 tentang pengenaan sanksi pelanggaran ketentuan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan pencabutan ini maka Kemkeu tidak berhak lagi melakukan evaluasi peraturan daerah (Perda) terutama Perda pajak dan… Read More ›
Apakah Sanksi Pajak PBB juga mendapat Fasilitas Pengurangan?
Pertanyaan: Karena dilakukan pemeriksaan terhadap objek pajak PBB, tahun ini perusahaan saya dikenakan denda administrasi oleh kantor pajak. Menurut infromasi yang saya tahu, Ditjen Pajak mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak dan akan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi… Read More ›
Perhatian, Ada Pajak di Dana Desa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia…. Read More ›
PPh dan Fee Eksplorasi Migas Dicoret dari Penerimaan Negara
Pemerintah menghapus pajak penghasilan (PPh), bonus-bonus, serta imbalan atau fee dari kegiatan hulu minyak dan gas bumi dari daftar penerimaan dan pengeluaran di rekening minyak dan gas bumi. Ketentuan ini berlaku efektif per 23 September 2015 atau sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan… Read More ›
Ahok Bakal Bebaskan Pajak Reklame, Tepuk Tangan Pemilik Gedung Bersahutan
JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuka kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2015. Dalam sambutannya, Basuki menjanjikan bakal membebaskan pajak reklame bagi para pemilik gedung yang memasang iklan melalui LED. Sontak janji Basuki… Read More ›
Pergub Kaltim Mulai Menulari Daerah Lain
Provinsi Nangroe Aceh, Riau dan Papua berniat mengontrol ketat penambang dan pekebun JAKARTA. Gebrakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengontrol perusahaan tambang dan perkebunan di wilayahnya, bakal menulari ke daerah lain. Provinsi lain juga ingin mewajibkan perusahaan tambang dan kebun di… Read More ›
DKI Gagal Penuhi Target Penerimaan Pajak
Jakarta. Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta tidak akan memenuhi target hingga akhir tahun 2014 ini. Hingga akhir Desember ini, realisasi Pajak Daerah masih jauh dari target sebesar Rp 32,5 triliun. Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Iwan Setiawandi menuturkan, hingga… Read More ›