pajak indonesia

Hanya Warga Asing Kaya yang Beli Properti Lokal

JAKARTA. Rencana pemerintah membahas lebih detail soal kepemilikan warga negara asing atas properti, khususnya apartemen, memunculkan silang pendapat dari para pebisnis properti. Menurut Eddy Ganefo, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukimaan Seluruh Indonesia (Apersi), rencana ini sudah pasti bakal… Read More ›

Program e-Faktur Tak Semulus Rencananya

Jakarta. Lebih dari sebulan Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan faktur pajak elektronik (e-faktur) bagi setiap perusahaan. Tapi, hingga kini masih banyak pengusaha yang menemui hambatan dalam penerapannya. Mulai 1 Juli 2015, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mewajibkan penggunaan e-faktur… Read More ›

Menggenjot Penerimaan Pajak

Nama Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan (Menkeu), dikabarkan masuk ke dalam salah satu dari tiga kementerian yang mendapat catatan dari Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Catatan itu terutama berkaitan dengan kinerja kementerian yang dipimpinnya. Dua menteri lain yang diberi… Read More ›

2015, Tahun Pembinaan Wajib Pajak

Tanggal 29 April 2015 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa maksud dari pembinaan adalah memberikan kesadaran kepada wajib pajak agar patuh membayar… Read More ›

Pengembang Tolak Aturan Baru Pajak Properti Mewah

Para pengembang mengklaim aturan baru bakal membuat penjualan properti tersendat JAKARTA. Meski pemerintah memberi jalan tengah menerapkan pajak Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah bagi produk properti, para pengembang rupanya masih merespon negatif hasil kebijakan ini. Dalam Peraturan Menteri Keuangan… Read More ›

Barang Mewah Diincar Pajak

JAKARTA. Inilah kiat praktis aparat pajak mengejar penerimaan: menurunkan kriteria jenis barang sangat mewah sehingga bisa memperluas jangkauan jaring pajak. Itulah gambaran yang tampak dalam  revisi aturan kriteria barang sangat mewah yang terkena pajak penghasilan (PPh 22) sebesar 5% dari… Read More ›

Wajib L/C Empat Komoditas

JAKARTA. Mulai hari ini, 1 April 2015, ekspor empat komoditas harus menggunakan letter of credit (L/C). Selain untuk mengawasi ekspor, kebijakan ini demi mendorong akurasi perolehan devisa hasil ekspor (DHE). Kebijakan wajib L/C tertuang di Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor… Read More ›