Nama Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan (Menkeu), dikabarkan masuk ke dalam salah satu dari tiga kementerian yang mendapat catatan dari Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Catatan itu terutama berkaitan dengan kinerja kementerian yang dipimpinnya. Dua menteri lain yang diberi catatan Jokowi-JK lantaran berkinerja kurang maksimal adalah Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Bambang singkat saja merespon konfirmasi KONTAN tentang kabar tersebut dan isu reshuffle kabinet, termasuk menanggapi rapornya sebagai Menkeu di mata pengusaha. Ia memilih berpikir positif dan tetap menjalankan program-program Kementerian Keuangan saat ini. “Apa yang terjadi dengan perekonomian Indonesia terakhir memang sedang sulit. Dan, penyebabnya bukan berasal dari dalam negeri, tetapi pengaruh global,” tutur Bambang.
Nama Bambang sempat menjadi perhatian Jokowi-JK lantaran kinerja ekonomi sepanjang kuartal I-2015 tak menggembirakan. Rentetan dampak setelah itu membuat daya beli melemah. Ujung-ujungnya, merembet hingga ke sektor riil dimana produksi melambat, omzet penjualan drop, dan pengurangan karyawan alias PHK bermunculan.
Akhir Mei 2015, kata Bambang, indikator-indikator ekonomi makro sebenarnya mulai membaik. Realisasi pendapatan negara sebesar Rp 476,3 triliun atau sebesar 27%. Dari sana, realisasi penerimaan perpajakan Rp 392,9 triliun atau sekitar 26,5% dari total target Rp 1.489,3 triliun. Realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 83,2 triliun atau 30,9% dari target, Rp 269,1 triliun.
Total realisasi belanja negara sebesar Rp 540,5 triliun atau 27,2%. Belanja pemerintah pusat Rp 302,8 triliun atau 22,9% dari pagu yang totalnya mencapai Rp 1.319,5 triliun. Sisanya, realisasi transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 237,8 triliun alias 35,8% dari total Rp 664,6 triliun. Sementara realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp 142,0 triliun alias 63,8% dari total sasaran Rp 222,5 triliun. Nilai pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 156,1 triliun dan pembiayaan luar negeri sebesar minus Rp 14,1 triliun. “Tantangannya, bagaimana kita bisa secepatkan mengeksekusi belanja infrastruktur dan memperbesar investasi agar pertumbuhan ekonommi sesuai target,” imbuhnya.
Daya beli dan pajak
Bagi Hariyadi Sukamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, hal utama yang patut menjadi perhatian adalah kerjasama lintas kementerian. Sementara Supriatna Suhala, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai, Bambang merupakan model menteri yang mau panen tapi tidak mau menanam. Contohnya, ide tentang pajak penghasilan 1,5%. “Sorry to say, bikin panas dingin kami,” tegasnya.
Kemudian, kebijakan Bambang yang fokus pada daya beli dengan menghapus pajak barang mewah. Mungkin bagus untuk mengerek permintaan agar industri tidak mandek. Tapi bagaimana jika barang yang dikonsumsi lebih banyak barang impor dibandingkan barang hasil produksi lokal?
Namun, pengusaha menilai respons Bambang terhadap pasar cukup bagus. Meskipun, pebisnis tetap berharap sang menteri mampu mengemban tugas maha berat, seperti menjaga kestabilan rupiah, membuat inflasi terkendali, dan menekan arus barang impor. “Tapi, secara umum, kebijakan di perpajakan sangat agresif, efektif, dan patut mendapat apresiasi,” imbuh Yustinus Prastowo, pengamat perpajakan.
Sumber: Kontan
http://www.pemeriksaanpajak.com
pajak@pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar