Pemerintah mengubah besaran denda bagi wajib pajak (WP) atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang berdasarkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Semula, pemerintah menetapkan sanksi berupa denda 2 persen per bulan. Aturan sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata… Read More ›
pajak indonesia
Omnibus Law, Pusat Bisa Sesuaikan Aturan Pajak Daerah
Pemerintah pusat kini dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah. Aturan sebelumnya, pajak dan retribusi ditetapkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) versi terbaru. Pemerintah menambahkan Pasal 156A Ayat… Read More ›
Berubah Lagi, Naskah UU Cipta Kerja Kini 812 Halaman
Naskah final UU Cipta Kerja kembali berubah. Setelah beredar naskah setebal 1.035 halaman yang telah dikonfirmasi sebagai naskah final, kini beredar lagi naskah setebal 812 halaman. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar kembali membenarkan versi 812 halaman ini…. Read More ›
UU Cipta Kerja: Ruang Diskresi Vonis Pidana Pajak sangat Luas
Keraguan menghinggapi sebagian pihak yang menilai mengapa Undang-undang Cipta Kerja cepat disahkan. Padahal, esensinya bukan soal waktu tetapi apakah produk hukum itu sangat diperlukan. Ketika UU Cipta Kerja diputuskan, tak tertutup kemungkinan muncul keraguan dalam memutuskannya. Itu sebabnya, Derrida (1930-2004)… Read More ›
Mulai Bulan Depan, Ini Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Penerimaan Negara Terbaru
Pemerintah mereklasifikasi jenis serta menambah saluran pembayaran penerimaan negara untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib bayar. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan pelaporan penerimaan negara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) maupun wajib pungut dilakukan melalui Modul Penerimaan Negara atau MPN…. Read More ›
Konsesus Pajak Digital Gagal, Indonesia Perlu Terapkan Langkah Unilateral?
Pemerintah perlu menyiapkan strategi alternatif menyusul gagalnya usaha komunitas global dalam mencapai konsesus pemajakan ekonomi digital. Penerapan pajak penghasilan (PPh) terhadap ekonomi digital maupun pajak transaksi elektronik (PTE) menjadi kian mendesak karena gagalnya konsesus itu bisa menimbulkan ketidakpastian hak pemajakan… Read More ›
Penerimaan Belum Optimal, Kemenkeu Dorong Reformasi Perpajakan UMKM
Pemerintah akan melakukan reformasi perpajakan. Salah satu sektor yang tengah dibidik untuk bisa menghasilkan penerimaan lebih banyak adalah UMKM. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan selama ini porsi UMKM cukup besar ke perekonomian domestik. Namun setoran pajak dari… Read More ›
Berubah Lagi, Naskah UU Cipta Kerja Kini 812 Halaman
Naskah final UU Cipta Kerja kembali berubah. Setelah beredar naskah setebal 1.035 halaman yang telah dikonfirmasi sebagai naskah final, kini beredar lagi naskah setebal 812 halaman. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar kembali membenarkan versi 812 halaman ini…. Read More ›
Terungkap! Ini Alasan Kenapa Pemerintah Kenakan PPN Batu Bara
Pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada batu bara, seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada pekan lalu (05/10/2020). Sebelumnya, batu bara termasuk ke dalam salah satu jenis… Read More ›
Anak Buah SMI Buka Daftar Sektor yang Tak Optimal Bayar Pajak
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan sejumlah sektor belum optimal dalam menyetor pajak kepada negara. Padahal, porsinya kepada Produk Domestik Bruto (PDB) cukup besar. “Di sinilah kalau kami ingin reformasi sektor perpajakan, kontribusi sektoral harus dipelajari, pertimbangkan,… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 