Akhir Juni kemarin, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang biasa digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang mengalami kenaikan. Pemerintah berpendapat, penyesuaian PTKP ini dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi keadaan ekonomi yang sedang terpuruk…. Read More ›
Pertanyaan: Pada kesempatan sebelumnya sudah dibahas tentang apa itu pajak PPN. Setahu saya, baik PPN maupun pajak penghasilan (PPh) sama-sama pajak pusat. Apakah sebenarnya PPh itu? Pemberlakuan PPN dan PPh sekaligus bukankah akan menimbulkan efek pajak ganda? Tolong penjelasannya. Terima… Read More ›
JAKARTA. Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan atau lazim disebut tax holiday pada PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Petrokimia Butadine Indonesia, dan PT OKI Pulp and Paper Mils. Pemberian insentif tersebut diharapkan mendongkrak investasi di sektor manufaktur…. Read More ›
Penerimaan negara sektor perpajakan pada semester I-2015 baru mencapai Rp 555,2 triliun atau 37,3 persen dari target penerimaan tahun 2015 yakni Rp 1.489 triliun. Penerimaan ini terdiri dari pajak penghasilan (PPh) migas sebesar Rp 27 triliun dan PPh non-migas Rp… Read More ›
Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengumpulkan intelijennya mulai hari ini hingga 21 Agustus mendatang. Hal ini dilakukan untuk menunjang tersedianya data dan informasi yang akurat. Rapat Koordinasi Nasional Intelijen Perpajakan ini dihadiri oleh personil intelijen Ditjen Pajak dari… Read More ›
Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.03/2015 tentang revisi PMK Nomor 253/PMK.03/2008 terkait penjualan atas barang sangat mewah yang dikenai PPh pasal 22. Salah satu poin penting di dalamnya, pengenaan pajak 20 persen untuk pembelian tunai properti… Read More ›
JAKARTA. Di tengah tekanan yang terjadi di pasar obligasi dan pasar saham, pemerintah memberikan sedikit kabar gembira. Kabar gembira itu adalah adanya kemudahan persyaratan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) bagi perusahaan terbuka. Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56… Read More ›
Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menegaskan transaksi penjualan emas batangan mulai Agustus 2015 akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 sebesar 0,45 persen dari harga jual. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh produsen logam mulia, kecuali yang menjual emas batangannya kepada… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas jenis jasa yang terkena pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sebesar 2 persen dari jumlah penghasilan bruto. Total bidang jenis jasa lain yang dijadikan target DJP bertambah 100 persen dari sebelumnya hanya 60 jenis menjadi 120… Read More ›
Pemerintah memperbesar batas maksimal fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan yang bisa diterima oleh pelaku industri pionir, yakni dari sebelumnya maksimal 50 persen menjadi 100 persen. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 