Merdeka.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipastikan segera membahas rancangan undang-undang pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Terlebih, Ketua DPR Ade Komarudin mengaku telah menandatangani rencana pembahasan rancangan UU tersebut. Menurut Akom, pembahasan RUU Tax Amnesty akan dimulai di Komisi XI… Read More ›
pajak terutang
Mengaku Tetap Subjek Pajak, OJK Lunasi Utang Rp1,3 Triliun
Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan telah melunasi segala kewajiban pajaknya yang mencapai Rp 1,3 triliun selama 2014 kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto mengatakan dirinya ingin meluruskan… Read More ›
PPATK Temukan Potensi Rp 25,9 Triliun
JAKARTA, KOMPAS — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan potensi pajak yang belum tertagih sebesar Rp 25,9 triliun sepanjang 2015. Lembaga anti pencucian uang itu juga tengah menelusuri jutaan wajib pajak lain dengan potensi pajak terutang mencapai ribuan triliun… Read More ›
Anggota DPR Pesimistis Pengampunan Pajak Bisa Diterapkan Akhir Tahun
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, pesimistis pengampunan pajak atau tax amnesty dapat diterapkan akhir tahun nanti. Menurut Hendrawan, dari segi waktu, tidak cukup untuk membuat Undang Undang tax amnesty jika ditargetkan selesai akhir tahun ini…. Read More ›
Lebih Bayar PPh Pasal 21 Karena PTKP 2015, Harus Bagaimana Mengatasinya?
Akhir Juni kemarin, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang biasa digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang mengalami kenaikan. Pemerintah berpendapat, penyesuaian PTKP ini dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi keadaan ekonomi yang sedang terpuruk…. Read More ›
PTKP 2015 Berubah, Cara Mengisi Formulir PPh 21 Juga Berubah. Begini Caranya!
Baru-baru ini, Tanggal 29 Juni 2015, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan peraturan baru mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012. Pada… Read More ›
Anak usaha Asian Agri kalah lagi
JAKARTA. Upaya banding anak usaha Asian Agri Group kembali kandas. Kali ini hakim Pengadilan Pajak Jakarta menolak banding dalam kasus perpajakan PT Indo Sepadan Jaya. Ini adalah kali kesepuluh Pengadilan Pajak Jakarta menolak pengajuan banding Asian Agri Group. Dalam perkara… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 