JAKARTA, KOMPAS.com – Pertumbuhan sektor properti pada tahun 2015 diperkirakan tetap melambat, dan tak ada perubahan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seiring transisi dan reformasi pemerintahan baru yang sedang berlangsung. “Ada tekanan temporer yang menghantam sektor properti, terkait turunnya daya… Read More ›
JAKARTA. Pemerintah akan member keringanan ke sejumlah kelompok masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) bahkan sudah menyiapkan konsep keringanan itu, yakni penghapusan pajak atau diskon. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan… Read More ›
SEMARANG, KOMPAS.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyiapkan opsi tegas berkaitan rencana penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Progresif. Penerapan PBB Progresif penting digalakkan agar penerimaan negara bisa lebih optimal. “Kami nanti akan terapkan PBB progresif. Kalau semua nanti… Read More ›
Pemerintah akan menghapus kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi orang yang berpenghasilan rendah dan tak mampu membayar PBB. Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ini tetap harus memenuhi syarat. Syaratnya,… Read More ›
JAKARTA. Pemerintah berjanji mengurai satu per satu hambatan bidang pertanahan dan perumahan. Satu contoh yang sedang dibahas serius Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah rencana penghapusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak… Read More ›
Jakarta. Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta tidak akan memenuhi target hingga akhir tahun 2014 ini. Hingga akhir Desember ini, realisasi Pajak Daerah masih jauh dari target sebesar Rp 32,5 triliun. Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Iwan Setiawandi menuturkan, hingga… Read More ›
JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengancam akan menindak tegas para wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun ini. Tindakan ini berupa sanksi sosial seperti menandai bangunan yang pajaknya belum dibayarkan hingga sanksi hukum berupa penyegelan bangunan…. Read More ›
JAKARTA. Sulitnya Indonesia mendongkrak produksi minyak dan gas bumi (migas), membuat negeri ini “kecanduan” impor migas. Tidak ingin kondisi ini berlanjut, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif untuk meningkatkan produksi (lifting) migas. Insentif itu berupa pembebasan pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)… Read More ›
JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang kembali akan mengeluarkan kebijakan baru. Sebelumnya, kementerian yang dipimpin oleh Ferry Mursidan Baldan ini akan menghapus patokan harga tanah berdasarkan NJOP menjadi sesuai harga pasaran, kini kementerian ini akan mengubah tampilan sertifikat tanah. Menteri… Read More ›
JAKARTA. Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah sekitar 80%-140% yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta awal tahun ini ternyata menimbulkan masalah. Sebab ribuan warga Jakarta mulai terbebani kenaikan NJOP tersebut dan mengajukan permohonan agar Pemprov DKI Jakarta memberikan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 