Banyak Warga Jakarta Tak Bisa Bayar PBB

JAKARTA. Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah sekitar 80%-140% yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta awal tahun ini ternyata menimbulkan masalah.

tax8

Sebab ribuan warga Jakarta mulai terbebani kenaikan NJOP tersebut dan mengajukan
permohonan agar Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak Pemprov DKI Jakarta Iwan Setiawandi menyatakan telah
menerima 27.293 permohonan keringanan pembayaran PBB. Permohonan tersebut antara lain, berasal dari perorangan seperti warga masyarakat biasa, anggota TNI, anggota polisi, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain dari wajib pajak perorangan, permohonan keringanan pembayaran PBB juga
datang dari kalangan dunia usaha, rumah sakit, dan organisasi nirlaba. “Permohonan banyak didominasi warga biasa, perusahaan hanya sekitar 20%,” kata Iwan, Senin (8/12).

Alasan utama yang digunakan masyarakat dalam mengajukan keringanan pembayaran
PBB adalah besaran tarif PBB yang dianggap memberatkan. Dia mencontohkan ada sejumlah perusahaan yang mengajukan keringanan pembayaran PBB dengan alasan bahwa kenaikan NJOP telah menyebabkan kerugian sehingga perusahaan pailit.

Pemprov DKI Jakarta akan meninjau puluhan ribu permohonan keringanan PBB
tersebut. Menurutnya, jika dasar alasan yang digunakan masyarakat untuk mengajukan keringanan tersebut masuk akal, kemungkinan akan dikabulkan dengan batas maksimal keringanan pembayaran PBB hingga 50%. “Untuk memenuhi itu semua, kami akan teliti, benar tidak alasan pemohon ini. Kalau alasannya bangkrut, kami akan telisik apakah bangkrutnya karena beban pajak atau masalah lain,” katanya.

Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna menganggap wajar apabila
banyak masyarakat yang mengajukan permohonan keringanan pembayaran PBB tahun ini. Sebab, dia menilai, Pemprov DKI Jakarta telah keliru saat menetapkan kebijakan menaikkan NJOP ini.

“Kenaikan tarif NJOP dibuat berdasarkan zonasi dan menyamaratakan antara tempat
tinggal dengan wilayah komersial, padahal seharusnya pemberlakuannya berbeda,” ungkap Yayat.

Dia pun mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang ingin menggenjot potensi
penerimaan daerah dengan menaikkan tarif NJOP yang sudah lama tidak naik. Namun seharusnya kebijakan ini memperhitungkan kemampuan masyarakat biasa yang bertempat tinggal di sekitar wilayah komersial yang jadi sasaran utama kebijakan ini.

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: