Warga Miskin Bakal Mendapat Diskon PBB dan Hitungan NJOP

JAKARTA. Pemerintah akan member keringanan ke sejumlah kelompok masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) bahkan sudah menyiapkan konsep keringanan itu, yakni penghapusan pajak atau diskon.

pbb

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, rencana pemberian keringanan ini merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menggelar rapat terbatas dengan kementeriannya dan menteri lain, pekan lalu.

Selain itu, pemerintah juga akan mengubah perhitungaan nilai jual objek pajak (NJOP)vtanah dan bangunan. “Payung hukumnya bisa melalui revisi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden,” jelas Ferry, Senin kemarin (6/4).

Rencananya, perubahan hitungan NJOP dan pemberian keringanan PBB ini akan diterapkan tahun 2016. Saat ini, kata Ferry, pemerintah ttengah membentuk tim pengkaji skema pemberian keringanan pembayaran PBB. Tim ini dipimpin oleh Yuswanda, Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerina Agraria dan Tata Ruang.

Skema dari hasil kajian itu akan kembali dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah. Yang jelas, kata Ferry, keringanan Pembayaran PBB hanya berlaku bagi kelompok tertentu.

Yakni pensiunan, veteran pejuang, rumah social, panti jompo, panti asuhan, masyarakat penghasilan rendah, dan keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera. Namun, Ferry masih merahasiakan besaran keringanan tersebut.

Untuk mendapatkan fasilitas ini, masyarakat penerima harus mengajukan diri sebagai warga tidak mampu membayar PBB. “Nanti, setiap permohonan akan kami verifikasi kebenarannya. Kriteria (penerima keringanan bayar PBB) kami ambil data dari Kementerian Sosial,” tambah Ferry.

Ferry mengaku, setiap tahun, pemerintah banyak mendapat permintaan dari masyarakat agar diberi keringanan membayar PBB. Alasannya, kondisi keuangan masyarakat tidak mampu sangat terbatas.

Pengamat pajak Yustinus Prastowo menyambut positif keringanan pembayaran PBB. Dia bilang, kebijakan ini bisa mengurangi beban masyarakat miskin. Cuma, langkah ini bisa mengurangi pendapatan pemerintah daerah dari PBB.

 

Sumber: Kontan

www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: