Pemerintah memutuskan untuk meneruskan berbagai insentif perpajakan dalam rangka menjaga iklim investasi yang kondusif. Kebijakan tersebut tertuang di dalam Kebijakan Terpadu yang dibentuk oleh Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK). Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan Kebijakan Terpadu tersebut telah dibentuk melalui… Read More ›
pemda
Sedih… Banyak Warga RI Harus Nyogok Demi Dapat Layanan Pemerintah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, berdasarkan survei transparansi internasional yakni Global Corruption Barometer, sebanyak 30% masyarakat Indonesia yang menggunakan pelayanan publik harus membayar uang sogokan. Hal itu terpaksa dilakukan demi bisa mendapatkan pelayanan publik. “Survei transparansi internasional yang mengukur… Read More ›
Kuasa Baru Pemerintah Pusat Mengatur Pajak dan Retribusi Daerah
Pemerintah pusat sejak lama menginginkan kewenangan untuk ikut menetapkan tarif pajak dan retribusi daerah. Tujuannya untuk memoles iklim investasi. Keinginan itu akhirnya terwujud lewat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja pada bab khusus kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan… Read More ›
Stimulus Pariwisata Rp3,3 Triliun hanya untuk Pengusaha yang Taat Pajak
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) segera mencairkan dana hibah sebesar Rp3,3 triliun untuk pelaku usaha dan Pemda di 101 kota/kabupaten. Kriteria utama penerima stimulus tersebut yakni pengusaha hotel dan restoran yang taat dalam membayar pajak. Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata dan… Read More ›
Omnibus Law, Pusat Bisa Ikut Campur Kebijakan Pajak Daerah
Pemerintah pusat kini bisa ikut campur terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda). Sebelumnya, pemda berhak sepenuhnya dalam mengatur retribusi daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Dalam beleid itu, pemerintah menambahkan Pasal… Read More ›
Keuangan Berisiko, Menkeu Minta Pemda Mengerti
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memahami kondisi keuangan negara yang sedang cekak. Risiko melesetnya penerimaan sampai akhir tahun, menurut Menkeu, telah memaksa pemerintah memangkas dan menunda alokasi anggaran belanja, termasuk anggaran transfer ke daerah dan dana… Read More ›
Bak Pisau Bermata Dua
Aturan tentang kepemilikan lahan pertanian dinilai sudah mendesak. Bagaimana tidak, selama sepuluh tahun terakhir atau setidaknya selama periode 2003 sampai 2013, lahan seluas 508.000 hektare (ha) di Pulau Jawa sudah beralih dari petani ke bukan petani. Di Pulau Jawa, kebanyakan… Read More ›
NJOP Kian Berkibar, PAD Semakin Sangar
Siapa tak pernah mendengar istilah nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan? Istilah ini kian popular sejak mencuat kontroversi pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta. Sebulan terakhir NJOP juga lebih sering disebut dalam berbagai… Read More ›
REI Minta Pemda Segera Implementasikan Penurunan BPHTB
Jakarta, CNN Indonesia — Real Estate Indonesia (REI) meminta pemerintah daerah (pemda) segera mengimplementasikan penurunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset Dana Investasi Real Estate (DIRE). Sebelumnya, dalam Paket Kebijakan Ekonomi… Read More ›
Pengusaha Akan Diminta Laporkan Data Keuangan
JAKARTA. Untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah akan mengeluarkan aturan untuk mendorong pengusaha di daerah melaporkan keuangannya. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, dengan adanya laporan keuangan itu, maka pemerintah daerah bisa membandingkan omzet yang diperoleh pengusaha dengan pajak dan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 