JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak nantinya akan diizinkan untuk memeriksa data perpajakan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan turunan pun telah diterbitkan melalui… Read More ›
Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. PMK Nomor 70/2017 ini merupakan aturan turunan yang diterbitkan pemerintah usai menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu)… Read More ›
Pelaku industri perbankan meminta nasabah bersaldo minimal Rp200 juta tak khawatir apabila datanya diintip oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). Buka-bukaan data nasabah perbankan untuk kepentingan pajak dalam rangka implementasi sistem keterbukaan dan akses pertukaran informasi tahun depan…. Read More ›
Jakarta Pemerintah dan Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) mencoba meredam kepanikan masyarakat, terutama nasabah lembaga jasa keuangan dengan akses keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Saldo rekening nasabah yang bakal diintip Ditjen Pajak untuk nasabah asing di atas US$ 250 ribu… Read More ›
JAKARTA, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) siap memeriksa data keuangan nasabah perbankan sebanyak 2,3 juta rekening dengan saldo akhir minimum Rp200 juta pada 31 Desember 2017. Menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia… Read More ›
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan sejumlah kondisi yang melatari diterbitkannya Perppu nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang diundangkan sejak 8 Mei 2017. Pada prinsipnya, aturan tentang pertukaran informasi keuangan disepakati oleh Indonesia dan… Read More ›
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja mengelaurkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang petunjuk teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dalam PMK ini, dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa mengintip data nasabah yang memiliki minimal saldo… Read More ›
Jakarta – Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) memastikan dengan terbitnya beberapa aturan mengenai keterbukaan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan membuat posisi Indonesia mata dunia semakin terlihat. Wakil Ketua Himbara Haru Koesmahargyo mengatakan, dalam menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI), Indonesia telah… Read More ›
Kinerja kredit bank persero: Pelayanan nasabah di Bank Negara Indonesia (BNI), Jakarta, Jumat (12/4). HIngga Februari 2012, bank milik pemerintah telah menyalurkan kredit sebesar Rp 961,3 triliun atau naik 24,9% dibanding penyalurankredit periode sama tahun lalu sebesar Rp 769,8 triliun…. Read More ›
JAKARTA. Tak lama lagi, aparat pajak bisa mengorek data dan rekening nasabah industri keuangan. Sebab, Menteri Keuangan sudah merilis beleid pelaksana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Data Keuangan untuk Perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 70/2017… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 