peraturan

Pemerintah didesak sikapi pekerja asing

JAKARTA. Kalangan buruh mengeluhkan masuknya pekerja asing yang tidak terdidik (unskill) ke Indonesia. Berdasarkan perhitungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hampir satu juta pekerja asal China yang bekerja di Indonesia tidak memiliki kemampuan yang memadai. Pekerja ini tersebar di beberapa… Read More ›

Banyak PR Paket Kebijakan

Kasus yang mewarnai pelaksanaan paket kebijakan ekonomi bertambah. Wakil Ketua Kelompok Kerja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Purbaya Yudhi Sedewa bilang, jumlah kasus dalam pelaksanaan paket kebijakan ekonomi sudah menembus angka 100. Salah satunya terkait dengan… Read More ›

Butuh Konsistensi Kawal Paket Ekonomi

Dua belas paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah sepertinya hanya indah di atas kertas, Sebab, pelaksanaan di lapangan masih tidak efektif mendongkrak ekonomi. Lalu apa yang salah dari obat kuat ekonomi ini? Sudah satu lusin paket kebijakan ekonomi dikeluarkan… Read More ›

Industri Pangan Dilanda Krisis Garam

JAKARTA – Penundaan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam oleh Kementerian Perdagangan (Kemdag) April lalu berbuntut panjang. Industri aneka pangan, sebagai pengguna garam industry, mulai kekurangan bahan baku karena tidak bisa mengimpor menyusul tidak jelasnya… Read More ›

Buruh Desak Revisi Ulang PP JHT

JAKARTA. Desakan untuk mengembalikan aturan penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua (JHT) kembali muncul. Kali ini, serikat buruh meminta pemerintah untuk mengembalikan program JHT seperti yang tertuang dalam aturan alama yakni Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan JHT…. Read More ›

Rumus Hitungan PBB P2

PEMERINTAH daerah, dalam hal ini pemkot dan pemkab menetukan nilai jual objek pajak (NJOP) berdasarkan  Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Nilai NJOP… Read More ›

Aturan UU ITE yang Akan Direvisi

  Poin ketentuan pidana pada pasal 45 –          Setiap orang yang memenuhi unsure perbuatan yang dilarang, yakni menyebarkan informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik serta pemerasan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama… Read More ›

Cukai Baru BBM dan Plastik

PEMERINTAH masih mengkaji pengenaan cukai untuk bahan bakar minyak (BBM) dan plastic kemasan air minum. Soal cukai BBM, pemerintah melihat peluang pengenaan cukai untuk seluruh jenis BBM Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Sugeng Aprianto… Read More ›