peraturan pemerintah

Aturan Pengupahan Membingungkan

JAKARTA. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan rupanya masih menimbulkan kebingunan bagi daerah. Kebingungan terutama terkait penggunaan hasil kebutuhan hidup layak (KHL) untuk digunakan sebagai dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016. Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman… Read More ›

Aturan Program Jaminan Kesehatan Diubah

JAKARTA. Pemerintah terus meningkatkan layanan pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin atau Penerima Bantuan Iuran (PBI). Perbaikan layanan ini mendasari pada aturan hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan menjadi PP Nomor 76… Read More ›

Paket Ekonomi Belum Menunjukkan Hasil Nyata

JAKARTA. Sejak awal September 2015 hingga kemarin pemerintah telah merilis empat paket kebijakan ekonomi. Yang terakhir, Kamis (15/10) kemarin, pemerintah kembali merilis kebijakan ekonomi jilid IV. Meski begitu, paket kebijakan I-III hingga kini belum terasa gaungnya, bagi pengusaha dan masyarakat…. Read More ›

Beleid Pulau Karantina Sapi Dikebut

JAKARTA. Pemerintah terus berupaya mengejar swasembada sapi di tanah air. Beragam kebijakan terus dijajal untuk menggenjot populasi secara nasional. Yang paling anyar, Kementerian Pertanian (Kemtan) segera merealisasikan rencana pembentukan pulau karantina sapi. Payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) terkait rencana… Read More ›

Serikat Buruh Menolak Draf PP Pengupahan

JAKARTA. Kalangan buruh menolak keras rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang saat ini sedang digodog oleh pemerintah. Buruh menolak skema perhitungan dan formula yang akan digunakan oleh pemerintah sebagai penentu kenaikan upah setiap tahun. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia… Read More ›

Divestasi Saham Freeport Lewat Bursa

JAKARTA. Tim Khusus Sumber Daya Alam Papua berencana menyerahkan rekomendasi ke Presiden Joko Widodo terkait kewajiban divestasi saham PT Freeport Indonesia lewat penawaran saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Rencananya, Freeport mulai wajib menawarkan 10,64% sahamnya kepada peserta nasional pada… Read More ›

PHK Sedang Terjadi, Obatnya Masih Nanti

Pengusaha kerap menyindir kebijakan pemerintah lewat perumpamaan semacam obat penurun panas untuk mengobati penyakit kritis. Panasnya turun tapi biang penyakitnya masih bersemayam. Sindiran ini biasanya digunakan untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang seringkali dianggap tidak menyentuh akar persoalan. Namun kali ini… Read More ›