Beleid Pulau Karantina Sapi Dikebut

sapiJAKARTA. Pemerintah terus berupaya mengejar swasembada sapi di tanah air. Beragam kebijakan terus dijajal untuk menggenjot populasi secara nasional. Yang paling anyar, Kementerian Pertanian (Kemtan) segera merealisasikan rencana pembentukan pulau karantina sapi. Payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) terkait rencana ini tengah disiapkan dan ditargetkan selesai tahun ini juga.

Kemtan menjadikan kebijakan ini sebagai prioritas karena rencana membangun pulau karantina ini masuk dalam kebijakan yang dipercepat pemerintah, sehingga dapat segera dieksekusi.

Kemtan tengah menyusun rencana, jika beleid pulau karantina terbit akhir tahun ini, maka pembangunan fisik bisa dilaksanakan pada tahun 2016, sehingga awal tahun 2017 sudah bisa digunakan.

Sekedar informasi, sebagai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 41 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah harus membuat dua PP. Pertama, PP yang mengatur soal zonasi asal dari sapi-sapi indukan yang akan diimpor. Kedua, beleid mengenai keberadaan pulau karantina.

Dengan adanya pulau karantina ini, pemerintah bisa memulai kebijakan impor sapi indukan dari banyak negara dan tak lagi bergantung pada satu negara, seperti yang terjadi saat ini. Selama ini, Indonesia masih sangat bergantung sapi dari Australia.

Banun Harpini, Kepala Badan Karantina Kemtan menjelaskan bahwa proses persiapan pembangunan pulau karantina harus dilakukan secara terstruktur dan berurutan. Pada tahun 2016, proses pembangunan fisiknya akan dimulai dengan pembuatan desain pulau dan analisis dampak lingkungan (amdal). Kemudian disusul dengan pembangunan infrastruktur seperti listrik, jalan, kandang, dan laboratorium.

Pembangunan pulau karantina harus hati-hati karena ini menyangkut proses mitigasi penyakit. “Semua prosedur harus diikuti secara teknis mulai dari studi amdal, studi epidemiologi, dan hasil uji laboratorium harus memastikan bahwa tidak ada bakteri dari sapi yang diimpor,” ujar Banun kepada KONTAN, akhir pekan lalu.

Sejauh ini, Kemtan masih fokus untuk mengembangkan Pulau Naduk di Bangka Belitung sebagai pulau karantina pertama dan beroperasi mulai tahun 2017. Pulau Naduk memiliki karakteristik yang cocok sebagai pulau karantina karena memiliki luas 2.100 hektare (ha) dan diperkirakan dapat menampung hingga 20.000 ekor sapi. Banun menambahkan, nantinya pulau lain di dekat Pulau Naduk akan dijadikan tempat Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

Peternak keberatan

Banun memperkirakan, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan pulau ini sekitar Rp 100 miliar. Sementara sapi-sapi yang akan didatangkan untuk menghuni pulau karantina ini akan diserahkan sepenuhnya pada kebijakan pemerintah. “Proses mendatangkan sapi indukan itu nanti mengikuti program pemerintah dan sekarang sedang diatur dalam aturan terpisah mengenai zonasi impor,” imbuhnya.

Teguh Boediyana, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia menyatakan keberatan dengan pembentukan pulau karantina itu. Pasalnya, kebijakan ini berpotensi mendatangkan penyakit sapi ke Indonesia, semisal Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Padahal, selama ini, Indonesia sudah bebas dari penyakit itu.

Teguh mengatakan, seharusnya pemerintah menerapkan zona aman terhadap sapi lokal dengan tidak mendatangkan sapi dari negara yang belum bebas dari PMK, seperti Asia Selatan dan Amerika Selatan. “Pendekatan keamanan maksimal itu harus dilakukan pemerintah,” ujarnya.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: