JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akhirnya merampungkan draf rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Aturan itu akan menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari tarif tol di setiap ruas jalan tol… Read More ›
peraturan pemerintah
Industri Tanpa Rekayasa Kebijakan
John Maynar Keynes puluhan tahun lalu pernah bertanya : When the facts change, I change my mind. What do you do, sir? Pertanyaan itu wajar ditanyakan ketika fakta mengutarakan bahwa persoalan-persoalan lama tidak dapat diselesaikan dengan pemikiran lama. Sayangnya, di… Read More ›
Pebisnis Batubara Minta Kelonggaran
JAKARTA. Terpuruknya harga jual batubara dalam dua tahun terakhir, membuat industri ini makin kesulitan. Agar industri tidak tambah terpuruk, asosiasi batubara meminta pemerintah memberikan kelonggaran aturan. Ekawahyu Kasih, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Minggu (10/5) menyebut,… Read More ›
Tarik Ulur Besaran Iuran Pensiun BPJS
JAKARTA. Pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Program Jaminan Pensiun belum menemui titik temu. Dalam Rapat Koordinasi PP Jaminan Pensiun yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, pembahasan mengenai besaran iuran program tersebut masih alot. Pihak pengusaha tetap menawar iuran yang… Read More ›
PP Jaminan Pensiun Diteken Akhir Mei
BANDUNG. Pemerintah berjanji untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada akhir Mei 2015. Jika itu terlaksana, wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai payung hukum BPJS Ketenagakerjaan, jelas tidak perlu muncul…. Read More ›
Butuh Perppu Bila BPJS Ketenagakerjaan Molor
Hari ini, pemerintah akan kembali membahas iuran BPJS Ketenagakerjaan di Menko Ekonomi JAKARTA. Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang sedianya akan berlaku Juli 2015 terancam molor. Pasalnya, hingga kini pemerintah belum juga meneken Peraturan Pemerintah (PP) Program Jaminan… Read More ›
Mulai 6 Mei, Pemerintah Beri Diskon Pajak Buat Tarik Investor
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah memastikan pemberlakuan fasilitas pengurangan pajak penghasilan neto atau tax allowance mulai Rabu pekan depan (6/5/2015). Keputusan ini seiring tuntasnya finalisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tax Allowance. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil… Read More ›
Tax Allowance Berlaku Pekan Ini
JAKARTA. Pekan ini, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau daerah-daerah tertentu atau biasa disebut tax allowance berlaku. Sesuai PP tersebut, fasilitas ini berlaku 30 hari setelah… Read More ›
ESDM Tertibkan Penambang Asing
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) minta pemerintah daerah menyerahkan dokumen perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang statusnya milik asing, atau asing memiliki saham di IUP. Cara ini sebagai upaya pemerintah menertibkan seluruh kepemilikan perusahaan tambang. Sukhyar,… Read More ›
PP Pengupahan Mandek
KALANGAN buruh meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. Permintaan itu disampaikan buruh saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4). Indra Munaswar, Presidium Komite Politik Buruh Indonesia mengatakan, sejak diamanatkan dalam Undang-Undang (UU)… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 