Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini bergegas menyelesaikan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terkait kepastian hukum perpajakan. Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk segera menyelesaikan seluruh aturan turunan… Read More ›
PMK
Sri Mulyani Akui Realisasi Penyerapan Insentif Pajak Bagi Pengusaha Masih Rendah
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui penyerapan insentif perpajakan bagi pelaku usaha yang diberikan di dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih sangat rendah. Tercatat masih di bawah Rp29,68 triliun atau sekitar 24,6 persen dari pagu Rp120,6 triliun. “Insentif perpajakan… Read More ›
Dorong Pengadaan Vaksin, Sri Mulyani Bagikan Diskon Pajak hingga 300 Persen
Pemerintah memberikan super tax deduction hingga 300 persen kepada wajib pajak yang melakukan penelitian dan pengembangan (Litbang). Salah satunya, bagi wajib pajak (wp) yang bergerak di bidang farmasi. Mekanisme pengurangan penghasilan bruto tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.010/2020 yang… Read More ›
Sistem Pemungutan Pajak: Fiskus Menjaring Berdasar Nomor KTP
Pemerintah menggodok aturan pendataan dengan cara paling mudah untuk memperluas data wajib pajak. Langkah revisi aturan ini seiring tidak semua warga Indonesia memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Konsep yang sedang dimatangkan yakni penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) yang ada… Read More ›
Agen Pengadaan Core Tax System Rampungkan Evaluasi Proposal Tahap II
Ditjen Pajak (DJP) mengumumkan perkembangan terbaru pengadaan sistem integrator untuk sistem inti administrasi perpajakan atau core tax administration system. Dalam pengumuman tertanggal 14 Oktober 2020, otoritas pajak menjelasakan bahwa agen pengadaan (procurement agent) untuk pengadaan sistem integrator telah menyelesaikan evaluasi… Read More ›
UU Cipta Kerja: Ruang Diskresi Vonis Pidana Pajak sangat Luas
Keraguan menghinggapi sebagian pihak yang menilai mengapa Undang-undang Cipta Kerja cepat disahkan. Padahal, esensinya bukan soal waktu tetapi apakah produk hukum itu sangat diperlukan. Ketika UU Cipta Kerja diputuskan, tak tertutup kemungkinan muncul keraguan dalam memutuskannya. Itu sebabnya, Derrida (1930-2004)… Read More ›
Mulai Bulan Depan, Ini Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Penerimaan Negara Terbaru
Pemerintah mereklasifikasi jenis serta menambah saluran pembayaran penerimaan negara untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib bayar. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan pelaporan penerimaan negara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) maupun wajib pungut dilakukan melalui Modul Penerimaan Negara atau MPN…. Read More ›
Konsesus Pajak Digital Gagal, Indonesia Perlu Terapkan Langkah Unilateral?
Pemerintah perlu menyiapkan strategi alternatif menyusul gagalnya usaha komunitas global dalam mencapai konsesus pemajakan ekonomi digital. Penerapan pajak penghasilan (PPh) terhadap ekonomi digital maupun pajak transaksi elektronik (PTE) menjadi kian mendesak karena gagalnya konsesus itu bisa menimbulkan ketidakpastian hak pemajakan… Read More ›
Ambang Batas Pengusaha Kena Pajak Dikaji, Kemenkeu Sasar Lebih Banyak UMKM
Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah tengah menyasar penerimaan pajak dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seiring minimnya kontribusi kelompok ini ke penerimaan pajak. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah penerapan ambang batas atau… Read More ›
Ingat-Ingat! Ini 4 Poin Penting Soal Perpajakan di UU Cipta Kerja
Pemerintah akhirnya menyisipkan aturan perpajakan di dalam UU Cipta Kerja dengan alasan bahwa aturan pajak yang dimasukan dimaksudkan dalam rangka mendukung investasi. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa semula klaster perpajakan yang diatur dalam Omnibus Law Ciptaker memang menjadi bagian dalam Omnibus… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 