Pemerintah merevisi ketentuan fasilitas pengurangan PPh badan atau tax holiday dengan menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2020. Dalam beleid baru tersebut, pemerintah menambahkan kriteria wajib pajak (WP) yang bisa memperoleh fasilitas tax holiday adalah WP yang telah berkomitmen untuk merealisasikan… Read More ›
PMK
Bukan Industri Pionir, Wajib Pajak Tetap Bisa Peroleh Tax Holiday Asal…
Pemerintah menyatakan wajib pajak (WP) badan yang tak masuk kategori sebagai industri pionir tetap bisa mendapatkan fasilitas tax holiday dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tentunya WP yang ingin mengajukan permohonan harus memenuhi ketentuan dan syarat yang diatur dalan Peraturan Menteri… Read More ›
Wah, UU Cipta Kerja Sunat Sanksi Administrasi Pidana Pajak
Pemerintah mempertahankan asas ultimum remedium dalam proses penyidikan tindak pidana pajak melaui Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker. Meski demikian, sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak (WP) tak sebesar pengaturan dalam UU KUP yang mencapai 4 kali jumlah… Read More ›
Wah, RUU Ciptaker Bisa Kecualikan Penghasilan Pekerja Asing dari Objek Pajak
Selain mengatur tentang klaster ketenagakerjaan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker mengakomodasi tiga ketentuan tekait pemajakan. Tiga ketentuan pemajakan ini mencakup substansi terkait Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata… Read More ›
Sri Mulyani Kembali Perpanjang Diskon Pajak, Ini Daftarnya
Pemerintah menambah waktu pemanfaatan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) dalam upaya penanganan pandemi covid-19, diperpanjang hingga Desember 2020. “Jangka waktu pemanfaatan fasilitas pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan dalam rangka mendukung ketersediaan barang dan jasa guna… Read More ›
Kabar Baik bagi Eksportir! Sri Mulyani Bebaskan Tarif Jasa Surat Keterangan Asal
Pemerintah membebaskan tarif jasa penerbitan surat keterangan asal (SKA) yang berlaku di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pembebasan tarif SKA yang efektif berlaku pada 8 Oktober 2020 ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.137/PMK. 02/2020. “[Kebijakan ini] merupakan tindak lanjut dari… Read More ›
PPN PMSE diperkirakan tidak mengurangi konsumsi barang digital secara signifikan
Pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% atas pembelian barang dan jasa digital melalui perangkat elektronik dari pembeli/penyedia jasa luar negeri memang membuat pembeli harus merogoh kocek lebih dalam. Meski begitu, pengenaan PPN tersebut diperkirakan tidak akan mengurangi permintaan barang dan… Read More ›
Sekali Lagi, Ditjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data AEoI
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan informasi keuangan yang diperoleh dari proses pertukaran data secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) akan dijaga kerahasiannya. Direktur Perpajakan Internasional DJP Johan Hutagaol mengungkapkan pengelolaan dan pemanfaatan data AEoI telah berdasarkan common reporting standard… Read More ›
Kemenkeu Ragu Target PNBP dari Sewa Aset Negara Tercapai
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku pesimis dapat mencapai target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan aset negara atau barang milik negara (BMN) untuk tahun ini. Direktur Pengelolaan kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN Purnama T Sianturi menyebut keraguan didasarkan pada realisasi… Read More ›
Jelang Omnibus Law Perpajakan, Tiga Beleid Disiapkan Buat PPMSE Asing
Pemerintah tengah menggodok tiga rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait perlakuan terhadap penyelenggara pedagangan menggunakan sistem elektronik (PPMSE) asing yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Tiga rencana beleid ini merupakan amanat dari pelaksanaan Omnibus Law Perpajakan yang sebenarnya tinggal dibahas dengan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 