Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Perpres (PP) tentang Rincian APBN 2021. Dalam lampiran VII Salinan Perpres bernomor 113 tahun 2020 tersebut, tercatat 8 BUMN akan mendapatkan suntikan modal dari negara. Adapun jumlahnya mencapai Rp 37,38 triliun. PMN ke PLN… Read More ›
PP
Ini 5 Hal Penting PDRD pada UU Cipta Kerja, dari Izin Gangguan sampai Sanksi
Salah satu isi dalam Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja adalah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang masih terus dibahas. Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan memahami isi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terkait PDRD tersebut. Pemerintah sendiri tengah menyerap aspirasi… Read More ›
Pengusaha Minta Pajak Tak Lagi ‘Berburu di Kebun Binatang’
Dari pelaku bisnis hingga pengamat memberikan saran terhadap aturan pajak, untuk dimasukan di dalam turunan dari UU Cipta Kerja yang masih disusun oleh pemerintah. Sehingga nantinya ada ekstensifikasi, tak hanya mengandalkan intensifikasi sehingga pengusaha yang patuh pajak tak terus-terusan ditodong bayar… Read More ›
Sri Mulyani sebut kepastian perpajakan penting bagi dunia usaha
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kepastian perpajakan penting bagi dunia usaha. Makanya pemerintah melakukan reformasi pajak dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Kepastian perpajakan merupakan suatu hal yang penting bagi dunia dan kita betul-betul… Read More ›
DJP Bebaskan PPh Dividen Meski Belum Ada PP UU Cipta Kerja
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas dividen dari badan usaha lokal yang diinvestasikan dalam negeri dan PPh dividen badan usaha luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia, meski aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta… Read More ›
Jokowi Kenakan Biaya Pendaftaran Rp9 Juta Bagi Akuntan Asing
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah biaya baru untuk pendaftaran akuntan profesional asing sebesar Rp9 juta per izin per orang. Izin berlaku untuk 3 tahun. Itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018… Read More ›
Aturan Turunan Dikebut, Relaksasi Pajak di UU Ciptaker Efektif Berlaku Awal 2021
Pelaksanaan kebijakan perpajakan yang masuk di dalam Undang-Undang (UU) No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) ditargetkan efektif mulai tahun depan. Pemerintah kini tengah merampungkan aturanan turunan UU Ciptaker yang terdiri atas 2 Peraturan Pemerintah (PP) dan review atau peninjauan ulang terhadap… Read More ›
Aturan Pajak Turunan UU Ciptaker Dikebut, Ini PMK yang Siap Rilis
Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang salah satunya mencakup substansi terkait reformasi perpajakan. Namun untuk mengoptimalkan UU Ciptaker, pemerintah perlu membuat puluhan aturan turunan setingkat peraturan menteri dan satu peraturan pemerintah (PP) terkait perpajakan. Otoritas pajak… Read More ›
Jokowi Teken Aturan Pajak Baru, Wajib Bayar Bisa Dapat Relaksasi dan Restitusi
Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.59/2020 terkait dengan mekanisme pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Beleid ini adalah turunan dari Undang-Undang No.9/2018 tentang PNBP. Substansi beleid yang telah diterbitkan beberapa waktu lalu mencakup… Read More ›
Jokowi Teken Dua Aturan Rezim PNBP Terbaru, Cek Di Sini!
Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani dua aturan turunan Undang-Undang (UU) No.9/2018 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP). Ada dua peraturan pemerintah (PP) yang diterbitkan pemerintah belum lama ini yakni PP No.58/2020 tentang Pengelolaan PNBP dan PP No.59/2020 tentang Tata Cara Pengajuan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 