Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan ketidakjelasan upaya pemerintah dalam mengarahkan perkembangan ekonomi digital berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat (unfair competition). Hariyadi mencontohkan kompetisi yang tidak adil tersebut terjadi antara pelaku usaha konvensional dan perusahaan rintisan (start-up company) berbasis… Read More ›
tarif pengampunan pajak
Ditjen Pajak siapkan regulasi pajak Airbnb
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengatur regulasi bisnis online (e-commerce) yang berkaitan dengan bisnis akomodasi. Sebab, kosongnya regulasi seiring berkembangnya bisnis e-commerce akomodasi akan membuat adanya ketidaksetaraan atau level of playing field yang sama dengan pebisnis akomodasi konvensional. Ketua Umum Apindo… Read More ›
Siap-siap, pemerintah segera pungut pajak bisnis online
Pemerintah Jokowi-JK tengah gencar menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Bahkan, pelaku bisnis online-pun saat ini sedang bersiap dikejar oleh peraturan pajak e-commerce. Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, pihaknya tengah dalam tahap akhir pembahasan pajak e-commerce. “Perpajakan e-commerce yang kita… Read More ›
Kata Ditjen Pajak soal Tax Refund Guna Cegah Pajak Ganda
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjelaskan perihal ketentuan soal pajak belanja barang di luar negeri, tapi dikenakan pajak dalam negeri atau tax refund. Kebijakan ini, merupakan bagian dari Automatic Exchange of Information (AEoI) yang dimaksudkan agar pembayaran pajak ganda tak terjadi. Direktur Penyuluhan,… Read More ›
Tax Refund Cegah Pungutan Pajak Ganda
Kebijakan sistem pengembalian pajak (tax refund) bertujuan untuk mencegah pungutan pajak ganda antarnegara. Terutama bagi masyarakat yang berbelanja di luar negeri. “Intinya memang (tax refund) bisa mencegah pajak double. Misalnya bener enggak sih orang ini sudah laporin pajak,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan… Read More ›
Ditjen Pajak Was-was Banyak Meterai Palsu Beredar
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi Bea Meterai yang sebagai bagian dari upaya memerangi peredaran meterai ilegal termasuk bekas pakai dan palsu. Berlokasi di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Marie Muhammad Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa… Read More ›
Pengelolaan meterai tempel dan peredaran meterai tidak sah
Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Kewajiban Bea Meterai diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bea Meterai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atau dipungut secara insidental atas pembuatan dokumen yang termasuk objek Bea Meterai. Pelunasan… Read More ›
Masyarakat Diminta Waspadai Peredaran Meterai Ilegal
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut peredaran meterai ilegal masih marak saat ini. Ciri-ciri utama dari meterai ilegal ini bisa dilihat dari harga jual yang ditawarkan. Kasubdit Administrasi dan Informasi Penerimaan DJP Kemenkeu, Samingun mengungkapkan, untuk produk meterai… Read More ›
PAJAK DAGANG-EL : Payung Hukum Bakal Diperbesar
Pemerintah mengkaji perumusan aturan setingkat undang-undang terkait aspek fiskal yang akan diterapkan kepada para pelaku ekonomi digital secara umum, termasuk di dalamnya perlakuan terhadap pemain di segmen dagang-el. Wacana ini dikemukan Direktorat Jenderal Pajak karena menimbang cakupan ekonomi digital yang… Read More ›
Fredrich Yunadi Mengaku Belanja Miliaran di Luar Negeri, Jadi Bahan Data WP
Pernyataan Fredrich Yunadi, yang dikenal setelah menjadi pengacara Setya Novanto (Setnov), mengaku membelanjakan duit minimal Rp3 miliar sampai Rp5 miliar saat ke luar negeri. Pengakuan tersebut dinilai bisa menjadi bahan bagi Ditjen Pajak untuk mendata wajib pajak (WP) sebagai bentuk voluntary… Read More ›