Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi Bea Meterai yang sebagai bagian dari upaya memerangi peredaran meterai ilegal termasuk bekas pakai dan palsu.

Berlokasi di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Marie Muhammad Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (28/11/2017). Sosialisasi dilakukan bersama PT Pos Indonesia dan Perum Peruri.

Acara sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 230 wajib pajak (WP) yang tergolong sebagai pengguna meterai dalam jumlah besar. Diantaranya adalah asosiasi, WP dari sektor keuangan dan asuransi.

“Sosialisasi hari ini dari Ditjen Pajak akan memberikan dan mengingatkan kembali apa saja yang menjadi objek bea materai, dan juga akan menyampaikan bagaimana mengenali materai yang asli,” kata Kasubdit Administrasi dan Informasi Penerimaan Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Samingun.

Bea meterai adalah pajak atas dokumen yang kewajibannya diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Sesuai PP Nomor 28 Tahun 1986 tentang pengadaan, pengelolaan dan penjualan benda meterai, maka hal itu ditujukan kepada dua perusahaan pelat merah alias BUMN yakni PT Pos Indonesia sebagai penjual resmi, dan Perum Peruri sebagai perusahaan pencetak.

“Kalau kita memanfaatkan materai ini asli atau palsu, jadi kita tahu, selama inikan kita awam mana yang asli dan palsu kita enggak tahu,” jelas dia.

Dia menjelaskan, keberadaan meterai yang palsu atau ilegal ini biasanya dijual dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah alias lebih murah, dan dipasarkan di luar dari jaringan yang dimiliki PT Pos Indonesia.

Menurut Samingun, PT Pos Indonesia selaku pengelola dan penjual benda meterai tidak pernah menjual di bawah harga nominal, yaitu Rp 3.00 untuk Kopur 3000 dan Rp 6.000 untuk Kopur 6000.

Dengan demikian, apabila terdapat penawaran benda meterai tempel dengan harga yang lebih rendah dari nilai nominal maka patut diduga produk tersebut adalah palsu atau tidak sah.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty