PAJAK DAGANG-EL : Payung Hukum Bakal Diperbesar

Pemerintah mengkaji perumusan aturan setingkat undang-undang terkait aspek fiskal yang akan diterapkan kepada para pelaku ekonomi digital secara umum, termasuk di dalamnya perlakuan terhadap pemain di segmen dagang-el.

Wacana ini dikemukan Direktorat Jenderal Pajak karena menimbang cakupan ekonomi digital yang terlalu luas, melibatkan banyak pihak, serta memiliki pemain yang banyak, baik dari perbankan maupun di luar perbankan.

Arif Yanuar, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta masukan dari para pelaku usaha, mulai dari transportasi daring, peritel konvensional, hingga pelaku dagang-el kelas kakap.

Masukan dari para stakeholders itu, lanjutnya, sudah ditampung, termasuk usulan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang meminta otoritas pajak memajaki agen perjalanan daring, terutama yang berasal dari luar negeri.

Pengenaaan pajak bagi online travel agent asing diperlukan karena sampai sekarang mereka dikabarkan tak mau dipungut pajak. Padahal, ujar Arif, nilai transaksi di sektor itu cukup besar.

Oleh karena itu, apabila skema pemajakan dagang-el bisa diimplementasikan, sektor bisnis tersebut bisa menambah basis data otoritas pajak. Sejauh ini, pihaknya masih menggodok aturan pajak dagang-el dan direncanakan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan.

Selain mencakup aspek pajak, PMK itu juga akan mengatur aspek kepabeanan. “Bea Cukai juga akan bergabung, sehingga nantinya bakal ada kolaborasi di sini. Kami berharap dengan adanya aturan itu, industri dagang-el tetap berkembang,” kata Arif, belum lama ini.

Saat ini, lanjutnya, memang ada penyelenggara telekomunikasi tertentu telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan aplikasi konten dari luar daerah pabean. Namun, penyetoran PPN yang telah dipungut ke kas negara masih seret lantaran menunggu kejelasan regulasi.

Terkait alur transaksi, pemerintah sebenarnya bisa memaksa para pelaku bisnis digital untuk menggunakan national payment gateway. Namun, langkah itu tak cukup, terutama untuk varian-varian dagang-el dari luar negeri atau melalui media sosial yang tentunya perlu penataan yang lebih detail.

“Bayangan kami adalah lewat jalur distribusi dan pembayarannya. Kami juga kerja sama dengan Bea Cukai soal bagaimana mengawasi barang yang platformnya dari luar negeri,” paparnya.

Arif menambahkan, keberadaan PMK hanya akan menjangkau aspek tata cara pemajakan dagang-el. Oleh karena itu, apabila seluruh sektor dalam perekonomian digital ingin diperlakukan adil, pembentukan aturan setingkat undang-undang bisa menjadi pilihan sehingga aspek legalitas lebih kuat.

“Ini gurita yang tentakelnya banyak, tetapi semangat kami [untuk] bisnis yang sedemikian masif, harus ada kemudahan regulasi,” jelasnya.

//HARUS ADIL//

Wacana perumusan aturan pajak ekonomi digital yang lebih komprehensif ini sekaligus menjawab aspirasi dari pengusaha dagang-el yang menginginkan beleid tersebut adil bagi seluruh pelaku industri.

Aulia E. Marinto, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia idea, mengatakan pelaku industri dagang-el mengharapkan pengenaan pajak tidak hanya menyasar pelaku usaha di marketplace, tetapi juga pemain yang berada di media Over the Top (OTT) lain di mana terjadi transaksi elektronik.

Kusumo Martanto, CEO Blibli.com, menambahkan bahwa pemerintah juga harus mempertimbangkan imbas regulasi tersebut terhadap usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia yang saat ini mulai mempunyai kesempatan mengembangkan bisnis melalui platform dagang-el seperti Blibli.com.

Achmad Zaky, CEO Bukalapak, mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan pajak yang ada dan berharap pemerintah dapat berlaku adil agar tidak membunuh industri dagang-el.

“Pajak ini pedang bermata dua juga. Saya mendukung program pajak pemerintah tetapi hati-hati saja, takutnya karena terlalu dibekap justru membunuh bisnis [dagang-el],” katanya, kepada Bisnis, Sabtu (25/11).

Menurutnya, industri ini masih bertumbuh dan masih berada pada tahap awal. Dia juga mengkhawatirkan para pedagang berpotensi pindah ke media sosial atau layanan OTT yang tidak dikenai biaya apabila aturan tersebut tidak menjangkau semua pihak.

“Kalau pun dikenai [pajak], juga tidak akan besar. Contoh pajak PPN kemarin, menurut saya merugikan kami,” katanya.

Darussalam, Managing Partner DDTC, mendorong pemerintah agar lebih berani dalam menciptakan level of playing field antara bisnis konvensional dengan yang berbasis aplikasi. Perkembangan model bisnis harus direspons secara cermat, termasuk dari aspek regulasinya.

Saat ini, lanjutnya, beberapa negara mulai berani membuat aturan yang secara spesifik membahas soal pajak ekonomi digital. India, misalnya, menerbitkan equlization levy, sedangkan Inggris menerapkan diverted profit tax.

Pada intinya, ujar dia, semua aturan itu menciptakan jenis pajak baru di luar Undang-Undang Pajak Penghasilan. “Jadi harus ada perlawanan dari Ditjen Pajak untuk melawan skema aggressive tax planning mengenai transaksi digital elonomi,” kata Darussalam.

Sumber : bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: