Direktur Peraturan Perpajakan I Arif Yanuar memastikan pihaknya akan menyasar platform lain setelah bekerja sama dengan PT Go-Jek Indonesia untuk layanan kemudahan menunaikan kewajiban pajak. Sebeumnya dengan Go-Jek, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memfasilitasi pemilik merchant yang terdaftar di aplikasi untuk bisa mendaftar pembuatan… Read More ›
tarif tax amnesty
Ditjen Pajak Fasilitasi Merchant Daftar NPWP Online Via Aplikasi Go-Jek
Direktorat Jenderal Pajak ( Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan resmi bekerja sama dengan PT Go-JekIndonesia dalam hal mendaftarkan semua merchant di aplikasi untuk pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP). Pemilik merchant yang tergolong dalam industri kecil dan menengah (IKM) itu nantinya bisa mendaftar… Read More ›
Pembahasan RUU KUP akan Berlangsung Tahun Depan
Pembahasan rancangan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) akan kembali dibahas pada tahun depan. Hal ini mengingat masih banyaknya Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang perlu diselesaikan pembahasannya. Direktur Jendral Pajak, Kementerian Keuangan, Ken Dwijugestiadi mengatakan jika… Read More ›
Perluas Basis Data Pajak, DJP Akan Gandeng Go-Jek
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menggandeng perusahaan aplikasi Go-Jek untuk menambah basis data perpajakan dan memetakan potensi digital ekonomi yang saat ini sedang berkembang pesat. Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Kemenkeu Arif Yanuar, Kamis (23/11) mengatakan, kerja sama… Read More ›
DJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi data
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum melapor harta dengan benar melalui validasi data dan berlangsung secara profesional. “Kita jamin uji validitas dan cek fisik dulu, kita lakukan profesional karena bisa saja… Read More ›
“Presiden Sepakat bahwa ‘Tax Amnesty’ Hanya Sekali…”
Setelah program pengampunan pajak atautax amnesty usai, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan lebih gencar mengambil langkah penegakan hukum dengan menindak wajib pajak yang melanggar. Langkah penegakan hukum yang sedang berjalan adalah mengenakan denda pada wajib pajak yang ketahuan belum melapor hartanya dalam… Read More ›
7 Wajib Pajak Sembunyikan Harta dan Kurang Bayar Pajak Rp 5,7 M
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengaku telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada tujuh Wajib Pajak (WP) yang belum ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Ketujuh WP ini terbukti memiliki harta kekayaan yang tidak dilaporkan dengan kekurangan… Read More ›
770 Ribu Wajib Pajak Sembunyikan Aset Mobil dan Rumah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan upaya penegakan hukum usai program pengampunan pajak. Penegakan hukum difokuskan pada wajib pajak yang tidak ikut pengampunan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017. Direktur Penyuluhan Pelayanan da Hubungan… Read More ›
Revisi PMK DJP Fokus Penegakan Hukum Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017. Aturan ini sebagai revisi atas peraturan sebelumnya yakni PMK Nomor 118 Tahun 2016. Dalam revisi tersebut, pemerintah memberi kelonggaran bagi wajib pajak untuk menggunakan Surat… Read More ›
Tak ada pemeriksaan saat penilaian harta
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 dengan PMK No 165/2017. Revisi beleid ini salah satunya memberi kesempatan kedua bagi Wajib Pajak (WP) peserta amnesti pajak ataupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya,… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 