Jakarta. Dua pekan pasca batas waktu penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang ditentukan pemerintah yakni 1 November 2015, ternyata masih banyak kepala daerah yang belum menetapkan dan melaporkan UMP tahun 2016. Mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), hingga akhir pekan lalu… Read More ›
tenaga kerja
Aturan Perburuhan di KEK Ditolak
JAKARTA. Paket kebijakan ekonomi jilid VI yang baru saja diumumkan dinilai menyebabkan ruang gerak para buruh. Sebab, dalam kebijakan itu, pemerintah mengatur bahwa setiap perusahaan di KEK hanya boleh membentuk satu forum serikat pekerja (SP) atau serikat buruh (SB). Selain… Read More ›
Februari-Agustus 2015, Total PHK Mencapai 110.000 Orang
JAKARTA. Banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) membuat angka pengangguran di Indonesia meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada Agustus 2015 tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 6,18% dibandingkan dengan angka Februari 2015 yang sebesar 5,81%. Pada Agustus 2015, total… Read More ›
Menkeu Jamin Cukai Rokok Golongan III Tidak Naik
Bisnis.com, MALANG—Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjamin tarif cukai untuk sigaret kretek tangan golongan III tidak naik dengan pertimbangan menjaga kelangsungan juga menyangkut penyerapan jumlah tenaga kerja yang banyak. Dengan kenaikan tarif cukai sebesar 15%, maka nantinya tarif tertinggi pada sigaret… Read More ›
Buruh Uji Materi PP Pengupahan
JAKARTA. Sejumlah aliansi buruh berniat mengajukan gugatan uji materi atas isi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan ke Mahkamah Agung (MA). Kini para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Organisasi Pekerja Seluruh… Read More ›
UMP DKI 2016 Rp 3,1 Juta
JAKARTA. Kebingungan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta akhirnya selesai. Setelah melalui proses yang alot, pengusaha dan buruh di Dewan Pengupahan DKI Jakarta akhirnya menyepakati besaran upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2016 sebesar Rp 3,1 juta. Besaran UMP… Read More ›
Kepesertaan Jaminan Sosial Belum Optimal
JAKARTA. Meski telah diamanatkan oleh Undang-Undang, namun hingga kini masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial baik dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan maupun ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sudah banyak perusahaan yang terkena sanksi berupa… Read More ›
Aturan Pengupahan Membingungkan
JAKARTA. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan rupanya masih menimbulkan kebingunan bagi daerah. Kebingungan terutama terkait penggunaan hasil kebutuhan hidup layak (KHL) untuk digunakan sebagai dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016. Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman… Read More ›
Aturan Program Jaminan Kesehatan Diubah
JAKARTA. Pemerintah terus meningkatkan layanan pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin atau Penerima Bantuan Iuran (PBI). Perbaikan layanan ini mendasari pada aturan hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan menjadi PP Nomor 76… Read More ›
Buruh : Sanksi Denda Atas Upah Tak Membuat Jera
PARA buruh menanggapi dingin poin pengenaan sanksi berupa denda bagi perusahaan yang terlambat membayar upah pekerja seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menyatakan, pengenaan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 