JAKARTA. Pemerintah Indonesia perlu melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan bergabung dalam kerjasama perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP). Apalagi TPP bukan hanya soal perdagangan, melainkan juga lingkungan hidup, perburuhan, dan persoalan domestik lain. Direktur Perjanjian Ekonomi Sosial dan… Read More ›
UU Minerba
Kemperin Tolak Revisi UU Minerba, Nggak Kompak dengan ESDM
RMOL. Kementerian Perindustrian menolak rencana Kementerian ESDM yang akan merevisi Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Salah satunya, terkait dengan usulan pembukaan keran ekspor mineral mentah. Kebijakan ini dinilai akan mengganggu pasokan bahan baku industri pengolahan tambang (smelter) Dirjen Minerba… Read More ›
Ahli Pertambangan Usul BUMN Khusus
JAKARTA. Proses diskusi revisi Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) kembali bergulir. Salah satu usulan perubahan yang akan masuk dalam draf UU Minerba ini adalah pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) Minerba. Pembentukan BUMN-K… Read More ›
KPK: Banyak Aturan Turunan UU Minerba Belum Dibuat
BOGOR. Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) hingga kini belum optimal. Pasalnya, pemerintah belum menerbitkan banyak peraturan pelaksana sehingga membuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) saat ini menjadi seret. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)… Read More ›
ESDM Lelang 9.026 Ha Hasil Renegosiasi
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap melelang lahan pertambangan batubara hasil dari amandemen kontrak 10 perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Direktorat Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Adhi Wibowo mengatakan,… Read More ›
Pengusaha Harus Bayar Penuh Royalti Tambang
JAKARTA. Dalam proses renegosiasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah status komoditas batubara yang selama ini seolah-olah dimiliki perusahaan tambang menjadi komoditas milik negara. Buntutnya, pemerintah meminta royalti dibayarkan tanpa dipotong biaya-biaya lainnya. Istilah ini bernama in cash…. Read More ›
Revisi UU Minerba Bakal Molor Hingga 2016
Pengusaha tambang minta 50% pasal dalam UU Minerba harus segera direvisi JAKARTA. Keinginan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat revisi Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara nampaknya sulit terealisasi. Palin cepat revisi UU tersebut baru… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 