ESDM Lelang 9.026 Ha Hasil Renegosiasi

batubara-1JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap melelang lahan pertambangan batubara hasil dari amandemen kontrak 10 perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Direktorat Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Adhi Wibowo mengatakan, pemerintah bakal melelang sekitar 9.026 hektare (ha) lahan pertambangan batubara. Lahan tersebut sebelumnya milik dari 10 perusahaan pemegang PKP2B yang kini sesuai aturan harus dikembalikan.

Pengembalian lahan tambang batubara itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahu 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). UU Minerba itu mengharuskan penciutan lahan maksimal yang bisa dimiliki perusahaan hanya 25.000 ha saja.

“Penciutan luas wilayah itu hasil dari renegosiasi kontrak. Mereka sudah sepakat untuk melepas sebagian wilayah tambangnya,” jelas Adhi kepada KONTAN, Senin (10/8).

Sebelum dilelang, dari lahan 9.026 ha tersebut, pemerintah bakal menetapkan lahan ini menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Lalu, lahan ini akan ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun perusahaan swasta.

“Tentunya melalui mekanisme lelang. Namun, kami prioritaskan BUMN dan BUMD. Jika mereka tidak tertarik maka ditawarkan kepada swasta,” jelasnya. Namun Adhi belum bisa menentukan kapan lelang lahan tambang tersebut akan dimulai.

Sebelum dilelang, pemerintah perlu mengetahui berapa cadangan batubara yang terkandung di dalamnya. “Kami bekerjasama dengan badan geologi untuk mengetahui berapa cadangannya,” jelasnya.

Deputi Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menilai, kebijakan untuk melelang wilayah tersebut tidak perlu terburu-buru. Proses lelang perlu kajian yang komprehensif agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara baik sekaligus memperhatikan aspek konservasi.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan penerbitan IUP di lahan tersebut terkendali. “Pemanfaatan lahan tersebut juga perlu dikaji agar dapat dilaksanakan secara ekonomis. Ini terkait dengan pembangunan sarana infrastruktur juga,” tandasnya.

Adhi menambahkan, ada beberapa perusahaan yang sejatinya masih memiliki lahan lebih dari 25.000 ha. Syaratnya mereka harus janji melakukan investasi terus dalam jangka panjang. “Rencana kerja mereka itu kan membutuhkan lahan yang tidak semuanya jadi wilayah produksi tapi juga area penunjang,” ungkap dia.

 

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: