Indonesia Belum Siap Masuk Kerjasama Trans Pasifik

Image result for Kerjasama Trans Pasifik

JAKARTA. Pemerintah Indonesia perlu melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan bergabung dalam kerjasama perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP). Apalagi TPP bukan hanya soal perdagangan, melainkan juga lingkungan hidup, perburuhan, dan persoalan domestik lain.

Direktur Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani mengatakan, pemerintah juga perlu melakukan langkah kongkrit mempersiapkan keikutsertaannya dalam TPP. Pemerintah perlu melakukan cost and benefit analysis yang menyeluruh.

Analisa tidak hanya melihat potensi perluasan pasar, melainkan juga faktor yang berkaitan dengan penerapan standar aturan baru. Sebab dengan standar baru itu, akan ada peraturan perundangan yang harus ikut berubah.

TPP menurut Abdul, TPP menetapkan high standard of rules. TPP memberi hak kepada perusahaan mengajukan gugatan ke arbitrase internasional. Jika Indonesia masuk ke TPP, proses Indonesia masuk ke TPP terjadi saat TPP sudah berlaku. Dalam proses itu, Indonesia akan merundingkan terms of conditions dengan negara anggota.

Beberapa beleid yang harus segera direvisi bila pemerintah memutuskan bergabung dengan TPP adalah Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), UU Penanaman Modal, UU Minerba, UU Hortikultura, dan UU Sumber Daya Air (SDA).

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes) Maura Linda Sitanggang menilai industri lokal belum cukup kuat bersaing dengan negara TPP lain. Mengingat standar yang diterapkan dalam TPP sangat tinggi.

TPP menetapkan aturan nondiskriminasi dan national treatment bagi perusahaan asing sehingga setiap perusahaan dan negara, tidak peduli kapasitasnya dianggap setara, itu hanya menguntungkan korporasi besar dari negara besar. “Indonesia akan berhadapan dengan aturan, ketentuan dan syarat yang sudah sesuai kepentingan negara pendiri. Indonesia juga harus mengikuti pasal TPP yang jelas-jelas membebaskan segala hambatan dalam perdagangan termasuk memprivatisasi BUMN,” kata Maura.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti bilang saat ini kajian terkait rencana pemerintah ikut TPP sudah mencapai 75% dan sudah di Menko Ekonomi. “Masih kurang sedikit,” katanya.

Sumber : Harian Kontan 08 September 2016

Penulis : Handoyo

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: