Pemerintah mengubah besaran denda bagi wajib pajak (WP) atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang berdasarkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Semula, pemerintah menetapkan sanksi berupa denda 2 persen per bulan. Aturan sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata… Read More ›
wajib pajak
UU Cipta Kerja: Ruang Diskresi Vonis Pidana Pajak sangat Luas
Keraguan menghinggapi sebagian pihak yang menilai mengapa Undang-undang Cipta Kerja cepat disahkan. Padahal, esensinya bukan soal waktu tetapi apakah produk hukum itu sangat diperlukan. Ketika UU Cipta Kerja diputuskan, tak tertutup kemungkinan muncul keraguan dalam memutuskannya. Itu sebabnya, Derrida (1930-2004)… Read More ›
Klaster Perpajakan Manjakan Konglomerat, Bagaimana Nasib Penerimaan Negara?
Relaksasi pajak yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) memberi karpet merah kepada para konglomerat. Pemerintah mengakui jika kebijakan ini berpotensi menggerus penerimaan pajak. Kendati demikian, pemerintah cukup optimis kebijakan ini akan mendatangkan penerimaan pajak yang didapatkan dari meningkatnya aktivitas… Read More ›
Ingat-Ingat! Ini 4 Poin Penting Soal Perpajakan di UU Cipta Kerja
Pemerintah akhirnya menyisipkan aturan perpajakan di dalam UU Cipta Kerja dengan alasan bahwa aturan pajak yang dimasukan dimaksudkan dalam rangka mendukung investasi. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa semula klaster perpajakan yang diatur dalam Omnibus Law Ciptaker memang menjadi bagian dalam Omnibus… Read More ›
Stafsus Sri Mulyani Sebut Shortfall Pajak Akan Terjadi Karena UU Cipta Kerja
Relaksasi pajak penghasilan dalam Undang Undang Cipta Kerja diperkirakan akan membuat penerimaan pajak berkurang, kendati di sisi lain akan berdampak positif terhadap investasi pasar modal dan iklim investasi di dalam negeri. Undang Undang (UU) Cipta Kerja mengecualikan dividen dari objek pajak… Read More ›
Berlaku Mulai 9 Oktober, Catat! Ini Kriteria Terbaru Perolehan Tax Holiday
Pemerintah merevisi ketentuan fasilitas pengurangan PPh badan atau tax holiday dengan menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2020. Dalam beleid baru tersebut, pemerintah menambahkan kriteria wajib pajak (WP) yang bisa memperoleh fasilitas tax holiday adalah WP yang telah berkomitmen untuk merealisasikan… Read More ›
Bukan Industri Pionir, Wajib Pajak Tetap Bisa Peroleh Tax Holiday Asal…
Pemerintah menyatakan wajib pajak (WP) badan yang tak masuk kategori sebagai industri pionir tetap bisa mendapatkan fasilitas tax holiday dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tentunya WP yang ingin mengajukan permohonan harus memenuhi ketentuan dan syarat yang diatur dalan Peraturan Menteri… Read More ›
Sanksi bunga atas kekurangan bayar pajak diatur ulang, begini hitungannya
Pemerintah mengatur ulang tarif sanksi bunga atas kekurangan bayar pajak karena penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari 2% per bulan atas nominal pajak kurang bayar, menjadi lebih rendah. Yakni menggunakan formula berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku ditambah 10% dibagi… Read More ›
Sanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel, DDTC: Baik untuk kepatuhan WP
Pemerintah mengatur sanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel. Sebelumnya sanksi bunga atas denda administrasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebesar 2%. Nah, melalui Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah menetapkan sanksi administrasi perpajakan per bulan yakni dengan memperhitungkan… Read More ›
Beleid baru sanksi administrasi pajak dinilai memberikan keadilan bagi wajib pajak
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, aturan baru sanksi administrasi perpajakan memberikan keadilan bagi wajib pajak (WP). “Karena dia mengikuti tingkat suku bunga, sehingga bebannya sesuai dengan kondisi ekonomi, dan saya kira sudah tepat kalau… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 